Ia juga menekankan bahwa layanan publik penting, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan administrasi, seharusnya tidak terkena dampak pemangkasan anggaran.
“Unit atau bagian yang teridentifikasi memiliki keborosan yang harus di potong, sehingga penting bagi pemerintah untuk memiliki data yang akurat,” tegasnya.
Tanpa identifikasi yang jelas dan validitas data, akan sulit untuk mengukur dampak dari penghematan yang pemerintah ambil.
Ia memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang sembarangan justru dapat berdampak negatif pada banyak pihak. Termasuk salah satunya pemberhentian tenaga lepas di lembaga penyiaran seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
“Penting untuk mengetahui di mana letak pemborosannya. Jika tidak ketemu, dan pemotongan tetap berjalan, maka yang rugi adalah publik,” pungkas Sugiyanto. (*)
Editor: Elly Amaliyah
