“Artinya, 20 persen pelanggan kami nanti berasal dari sektor industri dan komersial. Secara kapasitas, PDAM mampu melayani kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Selain memperluas layanan, PDAM juga menggandeng pemerintah kota untuk memperkuat regulasi pengendalian air tanah. “Kota Semarang termasuk daerah yang progresif. Kami sudah punya Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang zonasi bebas air tanah. Jadi, di area yang sudah bisa dilayani PDAM, izin pengambilan air tanah tidak boleh keluar lagi,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan perubahan ekonomi yang membuat tarif air tanah kini tak lagi murah. “Sekarang nilai perolehan air tanah dan pajaknya naik cukup tinggi, bahkan di beberapa daerah lebih mahal dari tarif PDAM. Jadi secara bisnis, penggunaan air PDAM menjadi lebih rasional dan aman,” ujarnya.
Ke depan, PDAM Tirta Moedal akan memperluas penerapan zona air minum di kawasan industri dan pemukiman. Kawasan Candi dan sekitarnya menjadi pilot project penyediaan air minum langsung dari pipa PDAM.
“Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha mulai menikmati air layak minum dari jaringan PDAM. Ini juga akan kami kembangkan ke zona pendidikan seperti Universitas Diponegoro (Undip), supaya mahasiswa bisa merasakan kualitas air minum dari PDAM,” ungkap Yudi.
Melalui langkah-langkah tersebut, PDAM Tirta Moedal berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami ingin warga Semarang beralih dari air tanah ke air pipa, demi lingkungan yang lebih aman dan masa depan kota yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
