SEMARANG, beritajateng.tv – Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dikabarkan akan menggandeng 49 menteri dan 59 wakil Menteri (wamen).
Jumlah itu lebih banyak daripada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’aruf Amin yang hanya ada 34 menteri dan 17 wamen. Kabinet ‘gemuk’ Prabowo-Gibran pun mendapat sorotan pengamat politik.
Pengamat politik Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS), mempertanyakan efektivitas kabinet Prabowo-Gibran. Saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip, Jumat, 18 Oktober 2024, NHS turut mempertanyakan urgensi penambahan menteri dan wamen.
“Jangan-jangan apakah gak terlalu banyak pejabat itu? Di Amerika itu cuma ada 12 kementerian, tapi efektif. Apakah masalahnya karena menterinya, sehingga perlu ada wakil menteri? Atau bukannya perlu penguatan di sekretariat jenderal yang perlu di format ulang?,” ujar NHS.
Dalam hematnya, lebih baik kaya fungsi namun miskin struktur ketimbang sebaliknya. Terlebih, kata NHS, pengadaan jabatan berdampak pada konsekuensi penganggaran yang semakin besar.
“Apakah kita itu kaya struktur tapi miskin fungsi ataukah kaya fungsi miskin struktur? Kalau buat saya lebih efisien kaya fungsi tapi miskin struktur. Struktur itu harus ramping, jabatan itu memiliki konsekuensi penganggaran yang gak kecil,” sambung NHS.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI 2008-2011 itu pun menegaskan pengadaan struktur baru dalam sebuah lembaga memerlukan waktu yang tak sebentar.
“Saya pernah punya pengalaman dua kali membangun struktur badan atau lembaga di level penyelenggara Pemilu. Dua lembaga itu kami mulai dari nol, capek sekali dalam bangun struktur, satu tahun baru itu bisa di lihat hasilnya. Sifatnya antardepartemen, perlu pembahasan yang gak bisa kita bilang ringan,” tegasnya.
Kabinet ‘gemuk’ membuat 100 hari pertama Prabowo-Gibran tak efisien, apa penyebabnya?
Jika pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan hasil terlihat di 100 hari kerja, NHS menilai akan sulit terjadi. Terlebih, jika penggemukan kabinet benar-benar terjadi.
Bukan tanpa alasan, penggemukan kabinet menurutnya akan menyibukkan pemerintah untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya teknis.
