“Di UU itu, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran,” ucap dia.
Menurutnya, definisi kekerasan dalam UU itu menempatkan anak sebagai pihak pasif, sementara bermain gim justru melibatkan anak secara aktif. Ia justru fokus pada pengawasan orang tua saat anak bermain gim Roblox.
“Apakah nanti ada unsur kekerasan di dalam game? Ya nanti tergantung dari bagaimana parental control-nya, bimbingan dari orang tua, dan juga bagaimana sistem di game itu melindungi anak,” sambungnya.
Ia menambahkan, sebenarnya gim Roblox sudah memiliki banyak fitur perlindungan anak. Salah satunya adalah persyaratan pembuatan akun yang mengharuskan penggunanya berusia minimal 13 tahun atau usia remaja untuk mengakses fitur lebih luas.
“Di bawah 13 tahun ketika anak itu mendaftar di game, by default itu parental control-nya sudah aktif. Kemudian konten berbahaya, yang tidak layak untuk anak, sudah pasti game-nya sendiri blokir. Roblox pun juga sedang menguji coba verifikasi identitas usia,” paparnya.
BACA JUGA: Semarang Raih Predikat Tertinggi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA
Edvra menduga, Roblox memakai teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuka fitur sesuai kelompok usia pemain.
“Sebenarnya dari game-nya itu sudah cukup aman secara sistem. Bahkan ada laman di website-nya yang menunjukkan bagaimana orang tua bisa setting game anaknya. Misalnya konten kekerasan tidak perlu ada, konten yang mengandung konten dewasa tidak perlu ada, parental control secara aktif,” jelasnya.
Jika pemerintah nekat memutus akses Roblox dengan melakukan pemblokiran, kata Edvra, justru hal itu akan merugikan anak-anak.
“Kalau misalnya pemerintah memutus akses ya, buat apa gitu? Karena kan dari game-nya sudah ada pengaturan dan kalau ini diputus 100 persen itu akan menghilangkan hak anak untuk bermain game,” pungkas Edvra. (*)
Editor: Farah Nazila
