SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah mencatat masih terdapat sekitar 317 ribu hektare lahan kritis di wilayahnya.
Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, khususnya di bagian hulu hingga tengah, menjadi wilayah dengan luasan lahan kritis terbesar.
Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, mengatakan kondisi tersebut terpengaruhi pemanfaatan kawasan lereng pegunungan untuk budidaya hortikultura.
Padahal, berdasarkan kondisi kelerengan dan ketinggiannya, kawasan tersebut seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung.
“Kalau di Jawa Tengah itu masih ada lahan kritis, banyak. Luasnya sekitar 317 ribu hektare. Kebanyakan memang di daerah DAS Serayu, di hulu tengah. Karena di situ kan banyak gunung-gunung untuk hortikultura itu,” ujar Heru saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang.
BACA JUGA: Singgung Film Pesta Babi, Wamentan Sudaryono: Bukan Keruk-keruk, Food Estate Tak Rebut Lahan Petani
Heru menuturkan, pembukaan lahan di kawasan dengan tingkat kemiringan tertentu menyebabkan wilayah tersebut masuk dalam kategori lahan kritis.
“Nah itu kan kalau ternilai dari kelerengan, dari ketinggian itu kan masuk dalam hal kekritisan. Harusnya kan itu kawasan lindung, tapi karena kondisinya terbuka sehingga itu dimasukkan dalam lahan kritis,” imbuh Heru.
Untuk mengurangi luasan lahan kritis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana melakukan rehabilitasi melalui program penanaman yang fokus pada sejumlah titik pengamatan atau petak ukur.
Heru menuturkan langkah tersebut tidak hanya berfokus pada penanaman, namun juga memastikan tanaman yang ditanam dapat tumbuh dan terpelihara dengan baik.
“Kami akan berupaya untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis itu dengan melakukan penanaman-penanaman. Nanti kami buat semacam petak ukur di lahan kritis itu, yang mana kita fokus menanam dan memelihara itu agar tanamannya hidup,”
Imbauan Petani di Lereng Gunung Slamet Terapkan Kaidah Konservasi
Heru mengatakan sebagian besar lahan kritis tersebut merupakan lahan milik masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur jenis pembudidayaan tanaman.
