“Yang mengatakan ԁitunda dulu itu masa jabatannya selesai, lalu mendapat pengganti yang lain. Tidak ada aliran informasi dari pejabat sebelumnya. Jadi putus komunikasi informasi ini. Mereka mulai lagi dari nol, tapi Pak Paulus mulai dari minus,” ujarnya.
Tedi mengungkao, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang. Ia menyebut eLSA juga menemukan pola yang hampir sama dalam polemik pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) Banyuanyar, Kota Surakarta.
Dalam kasus tersebut, proses perizinan juga mengalami hambatan meski sebagian besar persyaratan telah ԁipenuhi.
Sebab itu, Tedi menilai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola kebebasan beragama hingga tingkat paling bawah.
“Penting bagi pemerintah memperhatikan bagaimana tata kelola kebebasan beragama itu di level kelurahan, RT, RW, bahkan kecamatan,” katanya.
Dalam kaca matanya, aktor yang melakukan penolakan kini tidak hanya berasal dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik, namun juga muncul dari lingkungan masyarakat di tingkat akar rumput.
Tak hanya itu, Tedi menilai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 masih menyisakan sejumlah ketentuan yang membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran. Salah satunya mengenai syarat memperoleh dukungan dari masyarakat setempat.
BACA JUGA: Pemprov Turun Tangan atas Penolakan Gereja di Banjarsari Solo, Ahmad Luthfi: Toleransi Jateng Itu Bagus
Tedi melihat, regulasi tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang ԁimaksud sebagai masyarakat setempat, apakah satu RT, satu RW, satu desa, atau cakupan wilayah lainnya.
“Definisi masyarakat lalu menjadi problem. Masyarakat setempat itu siapa? Satu RT, satu RW, satu kelurahan?” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan frasa “ԁiketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW” dalam proses administrasi pendirian rumah ibadah. Menurutnya, kata “mengetahui” sering kali ԁimaknai berbeda di lapangan sehingga berpotensi menghambat proses perizinan.
