Sementara itu, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto menuturkan, keluarga napiter perlu didampingi untuk mengantisipasi diterimanya ajaran ekstrem yang mungkin masih diberikan oleh orang tuanya. Pemerintah tidak akan pernah tahu, ajaran apa yang diberikan kepada anak-anaknya, di lingkup keluarga.
“Inilah yang perlu kita lakukan kerja sama, untuk menjadikan mereka ini masyarakat yang bisa diterima oleh lingkungannya, dan termasuk anak-anaknya ini bisa berwawasan nasionalisme, mencintai tanah airnya dan tidak lagi mengembangkan ajaran-ajaran ekstrem, sehingga bisa merugikan kelangsungan negara dan bangsa di kemudian hari,” katanya
Pihaknya memandang, pondok-pondok pesantren bertipe moderat di Jawa Tengah, bisa dilibatkan untuk melakukan internalisasi. Sebab, mereka bisa menyampaikan ajaran Islam sekaligus nilai-nilai Pancasila.
Wagub Taj Yasin, menurut Arif, adalah tokoh yang lahir dengan latarbelakang dari pondok pesantren di Sarang. Sehingga, dia yakin Wagub memiliki wawasan agama dan kebangsaan yang tinggi. Di samping itu, Wagub menguasai jaringan pondok pesantren bertipe moderat. Dengan mendapat dukungan Wagub Taj Yasin, harapannya akan lebih mudah menggandeng pondok pondok pesantren moderat dalam menerima kerja sama pendampingan bagi narapidana teroris, keluarga eks napi teroris, maupun eks napiternya.
“Kami selaku penegak hukum, tentunya kan tidak bisa melakukan internalisasi. Hanya melakukan penegakan hukum, perbuatannya. Tapi tidak bisa menjadikan mereka berwawasan wasathiyah (atau) berwawasan moderat kalau tidak dibantu oleh kyai, ulama-ulama yang mempunyai pemikiran kebangsaan. Itu yang kiranya kita melakukan kerja sama,” paparnya. (Ak/El)
