SEMARANG, 4/10 (BeritaJateng.tv) – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan adanya pengawasan terkait sertifikasi halal bagi industri daging. Menurutnya, diperlukan kepastian agar proses penyembelihan hewan ternak maupun unggas sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Bukan hanya pada prosesnya saja, wagub mengusulkan pengawasan juga perlu dilakukan terhadap sarana pra sarana yang dimiliki oleh setiap tempat pemotongan.
“Pengawasan terhadap industri maupun lembaga ekonomi yang kebetulan memiliki label halal ini perlu memang ada dewan pengawas yang disertakan menjadi salah satu syarat,” kata Taj Yasin usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di ruang kerja Wagub, Senin (03/09/2022).
Wagub menambahkan, apabila usulan tersebut disetujui atau dikaji lebih jauh, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan menggelar pelatihan pengawasan. Kata dia, pelatihan bisa diberikan kepada Juru Sembelih Halal (Juleha) yang sebelumnya sudah dilatih menyembelih.
“Kami siap untuk meningkatkan lagi (pelatihan bagi) yang kemarin kita latih jadi Juleha. Kita tingkatkan bukan hanya menjadi juru sembelih, tapi juga sekaligus pengawas (untuk mengawasi) bagaimana regulasi di RPH, RPU, RPA di Jateng yang kebetulan saat ini memilkki sertifikat halal,” paparnya.
Bukan hanya itu, Taj Yasin juga segera melapor ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jateng. Menurutnya, keberadaan KDEKS ini nantinya bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di Jateng. Berdasar informasi yang dia terima, beberapa provinsi yang sudah membentuk KDEKS adalah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
