SEMARANG, beritajateng.tv – Gabungan 7 (tujuh) organisasi mahasiswa se-Jawa Tengah bertajuk ‘Cipayung Plus’ menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Kota Semarang, Rabu, 10 September 2025.
Adapun tujuh organisasi itu meliputi GMNI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan KAMMI.
Dalam perjumpaan itu, perwakilan mahasiswa dari masing-masing organisasi menyampaikan beragam masalah. Mulai dari persoalan upah minumum provinsi (UMP), transparansi anggaran DPRD, hingga kritik atas gaya hidup mewah pejabat publik.
Aspirasi itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto bersama jajaran pimpinan dewan yang hadir. Sumanto menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa, khususnya dalam pembahasan peraturan daerah atau Perda.
BACA JUGA: DPRD Jateng Terima Audiensi Ormas GJL: Desak Rembug Nasional hingga Minta Perda Pertanahan
Perihal tuntutan mahasiswa untuk menaikkan UMP 2026 mendatang, Sumanto mengaku DPRD Jawa Tengah akan memperjuangkan hal tersebut. Sebab, kata Sumanto, upah yang layak menjadi hak buruh.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu tak ingin Jawa Tengah terus dibangga-banggakan sebagai daerah yang bisa memberikan upah murah kepada pekerjanya.
“Itu menjadi hak buruh yang harus dipenuhi kebutuhan minimumnya untuk Jawa Tengah. Ini akan kita suarakan terus supaya Jawa Tengah ini bukan menjadi kebanggaan UMP-nya murah, tapi juga kesejahteraannya harus kita berikan, kita kasih solusi agar bisa memberikan kesejahteraan bagi teman-teman buruh,” ucap Sumanto.
Mahasiswa desak UMP Jateng naik tahun 2026, Sumanto ikut dorong kesejahteraan buruh
Tak cuma soal kenaikkan UMP, para mahasiswa yang hadir juga menuntut agar anggota dewan tak hidup mewah dan glamor di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan.
Menanggapi itu, Sumanto setuju dengan permintaan mahasiswa tersebut.
“Ya, harus begitu. Iya kan? Coba kita lihat, ini gak mewah ya [menunjuk pimwan lainnya], enggak, ya harus begitu. Kita kan harus memberikan teladan lah. Di situasi ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus,” tegas Sumanto.
Pihaknya pun turut menyinggung peran DPRD Jawa Tengah dalam membantu masyarakat, yakni dengan perbaikan 17 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH setiap tahunnya. Program itu, kata Sumanto, telah berjalan selama dua tahun.
“Tahun ini kita sudah memberikan perhatian kepada masyarakat, setiap tahun ada perbaikan 17 ribu RTLH, masih kita anggarkan, sebetulnya sudah 2 tahun ini. Sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, listrik juga itu,” sambungnya.
Soal pembebasan mahasiswa yang ditahan usai demonstrasi, DPRD Jateng sudah komunikasi dengan Polda
Perihal tuntutan mahasiswa untuk membebaskan rekannya yang aparat tangkap pascademonstrasi, Sumanto mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakapolda Jawa Tengah untuk membebaskan mereka.
“Ya kita sudah sampaikan ke Pak Wakapolda. Tentunya menjadi kewenangan beliau dan kita akan berikan masukan supaya ini menjadi perhatian khusus bagi kita dan juga dari masyarakat tentunya,” pungkasnya.
BACA JUGA: Bupati Sudewo Minta Fokus PBB Saja, Pansus DPRD Pati Tegaskan Bahas 12 Poin: Semua dari Masyarakat
Lebih lanjut, diskusi dengan mahasiswa ini pun akan rutin DPRD Jawa Tengah lakukan ke depannya. Utamanya dalam perumusan peraturan daerah atau perda.
“Termasuk dalam pembahasan perda, partisipasi publik itu kan dalam undang-undang ada. Mungkin kemarin belum full, nanti kita akan berikan kewenangan, masukan, agar Perda nanti betul-betul berguna, tidak hanya Perda dibuat kemudian eksekusinya enggak ada,” pungkas Sumanto. (*)
Editor: Farah Nazila
