“Dalam satu tahun awal masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, pengesahan revisi Undang-Undang TNI menciptakan bentuk neo dwifungsi ABRI,” kata Nando.
Ia menilai keterlibatan TNI dalam sejumlah sektor sipil. Termasuk program ketahanan pangan dan food estate, menjadi bentuk dominasi yang perlu dikritisi.
“Persoalan pangan, ketahanan pangan, food estate dan segala macam itu sudah TNI kelola. Ini adalah bentuk ironi yang kami soroti,” lanjutnya.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Berujung Damai, Unissula Klaim Mediasi Tanpa Paksaan
Mahasiswa menilai kondisi tersebut dapat mengganggu marwah demokrasi dan mengurangi ruang masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan publik. (*)
Editor: Farah Nazila
