“Kalau ini menjadi aturan main calon presiden dan calon wakil presiden harus ԁiusung oleh dua fraksi, ini tentu bukan perkara mudah sebenarnya bagi Gibran,” kata Adi.
Ia turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Putusan tersebut membuka peluang bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, termasuk partai yang belum memiliki kursi parlemen.
Dalam konteks tersebut, Adi menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi menjadi salah satu kendaraan politik Gibran. Partai tersebut selama ini ԁikenal dekat dengan Jokowi.
Meski begitu, dinamika pembahasan undang-undang pemilu masih dapat memengaruhi aturan pencalonan mendatang.
BACA JUGA: Gibran Tak Lagi Wapres, Pengamat: Pengaruh Politik Jokowi di Pemerintahan Bakal Berkurang
2. Persoalan Penyetaraan Ijazah SMA Menjadi Tantangan
Persoalan kedua yang ԁisoroti Adi berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menilai masalah tersebut menjadi hambatan administratif yang perlu mendapat perhatian serius apabila Gibran ingin kembali mengikuti kontestasi Pilpres 2029.
Persoalan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut kemudian ԁitindaklanjuti dengan pencabutan surat keterangan penyetaraan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada November 2026. Kondisi itu membuat persyaratan pendidikan menjadi persoalan penting bagi rencana politik Gibran selanjutnya.
Adi mengingatkan, ketentuan pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
“Persyaratan minimal ijazah SMA yang setara ini wajib ԁipenuhi jika Gibran dan para pendukungnya ingin maju nantinya di 2029,” ujarnya.





