3. Elektabilitas Gibran Dinilai Belum Kompetitif
Selain persoalan kendaraan politik dan administrasi, Adi juga menyoroti tingkat elektabilitas Gibran.
Menurutnya, berdasarkan data survei yang menjadi rujukannya, elektabilitas Gibran masih berada di bawah sejumlah tokoh potensial. Beberapa nama yang ԁisebut antara lain Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Dedi Mulyadi atau KDM.
Adi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila Gibran ingin bersaing dalam Pilpres 2029. Popularitas di media sosial, menurutnya, tidak cukup untuk menjadi modal menghadapi persaingan politik nasional.
Terlebih, Gibran juga menghadapi perubahan situasi politik setelah tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden dan Jokowi tidak lagi menjabat presiden.
“Harus kita sampaikan secara terbuka dari data-data survei yang kita punya, memang elektabilitas Gibran itu masih di bawah Prabowo Subianto, masih di bawah KDM, masih di bawah Anies Baswedan, dan masih di bawah sejumlah nama potensial yang lain,” ungkapnya.
Mundurnya Gibran Tak Lepas dari Tekanan Politik
Adi juga menanggapi pandangan sebagian pendukung Gibran yang menganggap pengunduran diri tersebut sebagai bentuk perlakuan tidak adil terhadap dirinya.
Menurut Adi, keputusan mundur itu tidak bisa ԁilepaskan dari rangkaian tekanan politik yang berkembang sebelumnya. Desakan tersebut datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil, pegiat demokrasi, hingga sejumlah tokoh politik.
Situasi semakin berkembang setelah sekitar 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Instrumen konstitusional parlemen tersebut menjadi bagian dari dinamika politik terkait wacana pemakzulan Gibran.
Adi menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu menjadi konteks ketika publik membicarakan alasan pengunduran diri Gibran.
Ia juga mengingatkan bahwa status Gibran sebagai mantan wakil presiden sekaligus putra Jokowi membuat namanya kemungkinan tetap menjadi perhatian publik.





