SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang mengaku prihatin dan mempertanyakan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang.
Terlebih usai Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mendapat masukan perihal masih adanya siswa SMP yang ternyata belum bisa membaca.
Laporan tersebut berdasarkan temuan lapangan salah satu pemilik sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, baru-baru ini.
“Ini kan bisa jadi indikator, kalau kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang ternyata mengalami penurunan,” jelasnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu, 14 Januari 2026.
Oleh karena itu, Bondan mendesak agar peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang harus betul-betul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tingkatkan.
BACA JUGA: Gerakan Ayah Ambil Rapor, Siswa SMPN 2 Semarang Paparkan Progres Belajar Lewat SLC
“Pasalnya, temuan siswa SMP yang belum bisa membaca ini fakta di masyarakat yang menunjukkan bagaimana sebenarnya kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang,” ungkapnya.
Di satu sisi, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga, Bondan pun mempertanyakan bagaimana keseriusan Pemkab Semarang.
“Khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terlebih pendidikan jenjang SMP merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” tuturnya.
Masih dalam konteks tanggung jawab pendidikan, ia menyebut orang tua juga memiliki peran. “Artinya, apa pun faktornya, berarti masih ada sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan itu,” tegasnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Benarkan Masih Ada Siswa SMP Belum Bisa Baca
Terkait temuan siswa SMP yang belum bisa membaca di Kabupaten Semarang ini juga diamini oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono.
Bahkan, ia menyebut kasus siswa kelas VII yang belum bisa membaca ada banyak dan bisa ditemukan di tiap-tiap sekolah.
“Jadi masuk SMP belum bisa membaca itu ada. Karena kemungkinan dari SD kurang perhatian orang tua juga. Dari temuan Dewan Pendidikan siswa yang belum bisa membaca tersebut umumnya dari keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.
Ia menyebut ada pula siswa yang rata-rata hanya dititipkan atau diasuh oleh neneknya, sementara orang tuanya bekerja atau tidak tahu ke mana. Sehingga, perhatian pada pendidikan anak tidak optimal.
Joko juga menyoroti kurikulum sebelumnya yang tidak memperbolehkan anak atau siswa tinggal kelas. “Sehingga dampaknya seperti apa yang terjadi sekarang ini,” tegasnya.
BACA JUGA: Tiga Puluh Tahun Mengabdi, Kepala SMPN 7 Semarang Berhasil Hadirkan Sederet Inovasi
Dari temuan di lapangan, lanjutnya, kasus siswa yang belum bisa membaca tersebut ada juga yang berasal dari anak inklusi yang sebetulnya butuh pengajar khusus.
“Misalnya seperti guru yang memiliki latar belakang bimbingan konseling dan psikolog. Yang menjadi persoalan guru atau tenaga pendidik siswa inklusi ini juga masih sangat minim,” sorotnya.
Kalaupun ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, lanjutnya, karena keterbatasan tenaga pengajar khusus, yang terjadi guru reguler pula yang mengajar.
“Sehingga apa, pendidikan anak yang bersangkutan juga menjadi kurang maksimal, karena selama ini masih guru umum yang bimbing dan mengajar, bukan guru untuk anak inklusi,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
