DPR RI terkena efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Merespons hal itu, Adi menyebut jika pemotongan anggaran di DPR RI memang memungkinkan sepanjang tidak melanggar aturan keuangan.
BACA JUGA: PBJT Berpotensi Turun Terdampak Efisiensi, Bapenda Cari Potensi Pajak Lain
Oleh karenanya, ia menekankan jika anggota legislatif harus bersikap legowo jika terkena efisiensi di lembaganya. Jangan sampai ada perlawanan balik ke pemerintah.
“Sektor yang urgent lah yang harus di danai. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum terutama jalan juga karena arus mudik balik harus diprioritaskan.” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
