Pihaknya pun mengingatkan kepada instansi atau lembaga pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk transparan memberikan informasi, jika layanan yang diberikan dikenakan tarif agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kalau di situ memang ada biaya untuk pengurusan STNK atau pengurusan surat-surat yang lain, sampaikan kepada masyarakat. Jumlah besarannya berapa. Syukur-syukur kalau setorannya itu sudah mulai (pakai) rekening,” tuturnya.
Wagub menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan berbagai kanal agar masyarakat mudah menyampaikan laporan. Mulai dari berbasis web di laporgub.jatengprov.go.id, media sosial whatsapp di nomor 081225911456, sms di nomor 1193 dan email laporsaberpunglijateng@gmail.com. Tetapi dia yakin, belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.
“Tapi saya yakin bahwa itu semua masih belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat di Jateng, khususnya di pedesaan. Ini penting. Mari kita fungsikan,” ajaknya. (Ak/El)
