“Berkaca dari Pilpres sebelumnya, partai yang berseberangan, partai yang berbeda dukungan pun pasca Pilpres bisa jadi bagian dari gerbong pemerintah. Mungkin ada satu, dua partai yang di luar pemerintah ya, ini juga sangat mungkin semuanya,” sambung Wahid.
Terkait jabatan politik atau publik yang akan Ganjar miliki, Wahid menyebut hal itu bergantung pada PDI Perjuangan nantinya.
Jika PDI Perjuangan memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, maka tak menutup kemungkinan juga bagi Ganjar untuk mendapatkan distribusi jabatan publik.
“Tidak mustahil PDIP menjadi bagian dari pemerintahan 5 tahun ke depan, meskipun ada kemungkinan juga tidak terjadi. Ketika partai ini membangun koalisi di pemerintahan pasca Pilpres, itu akan berpengaruh pada distribusi jabatan publik terhadap kadernya, termasuk Ganjar,” terang Wahid.
Namun jika partai banteng itu memutuskan untuk berada pada oposisi, Wahid menilai tak banyak yang bisa menyelamatkan Ganjar. Terlebih, menurutnya, jika harus bertarung lagi dalam pertempuran elektoral, akan banyak kesulitan yang Ganjar Pranowo akan hadapi. Tak terkecuali pemenangan yang akan internal PDI Perjuangan itu sendiri lakukan.
“Kita juga harus melihat catatan daya terima elektabilitas Ganjar terhadap PDIP. Di mata publik dia populer, tapi kita harus melihat, kalau bicara kabinet dan event elektoral berikutnya itu berbeda. Dulu kita juga ingat ada Pak Pacul yang menolak paling keras terhadap Ganjar,” tandas Wahid. (*)
Editor: Farah Nazila
