Mbak Ita menekankan bahwa pendanaan untuk program-program ini memerlukan persiapan dan koordinasi yang matang. Terutama mengingat belum adanya arahan teknis dari kementerian terkait. Meski demikian, APBD Tahun Anggaran 2025 sudah harus pemerintah bahas dan sepakati dengan DPRD.
“Nanti di 2025, prioritas kita adalah ketahanan pangan dan program makan siang bergizi, yang tentunya menjadi tantangan besar bagi kita semua. Termasuk beberapa hal mandatory, seperti tunjangan profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” lanjut Mbak Ita.
Dalam kesempatan tersebut, Mbak Ita juga mengajak seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah untuk berkolaborasi. Terutama dalam bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program makan siang bergizi.
Dia berharap setiap daerah dapat memiliki produk pertanian unggulan yang bisa saling menyuplai antar daerah.
“Khususnya ini adalah bagaimana Jawa Tengah bisa mandiri dan berdaulat dalam pangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan, di sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” tandas Mbak Ita. (*)
Editor: Elly Amaliyah
