SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Indonesia tengah menjalankan skema Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional dengan belajar dari pengalaman India atas program serupa melalui PM Poshan. Namun, guna menjamin efektivitas serta keamanan pangan, terutama di provinsi seperti Jawa Tengah, perlu penyesuaian model, utamanya melalui desentralisasi dapur sekolah atau komunitas sebagaimana di India.
Bagi Presiden RI Prabowo Subianto, India bukan sekadar negara sahabat, tetapi juga cermin bagaimana program makan gratis bagi pelajar bisa berjalan dalam skala besar.
India telah menjalankan skema serupa selama puluhan tahun melalui program Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana atau PM Poshan, yang menjadi salah satu inisiatif kebijakan publik terbesar di dunia dalam sektor pangan dan gizi anak sekolah.
Pemerintah Indonesia pun berencana bekerja sama dengan India untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. India dinilai memiliki pengalaman panjang terkait hal itu selama kepemimpinan PM Poshan.
Terinspirasi dari program tersebut, Pemerintah RI melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mengkaji berbagai aspek teknis PM Poshan, mulai dari tata kelola pangan, pengawasan, hingga dampak ekonominya di daerah.
Diketahui, PM Poshan merupakan kelanjutan dari program makan siang gratis nasional India. Program ini pertama kali muncul pada 1980-an di negara bagian Tamil Nadu oleh K. Kamaraj dan mulai diadopsi secara nasional pada 1995.
BACA JUGA: India dan Indonesia Dorong Napas Baru Jurnalisme Lokal: Global Stories Start Local
Pemerintah India menyebut PM Poshan hadir sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh India.
PM Poshan menjadi salah satu yang menjalankan skema feeding programme terbesar di dunia. Dikutip dari laman resmi pmposhan.education.gov.in, program ini memberikan satu kali makan bergizi setiap harinya kepada lebih dari 118 juta anak. Mereka tersebar di lebih dari 1,1 juta sekolah negeri, sekolah swasta penerima bantuan pemerintah, pusat pelatihan khusus, serta madrasah dan maktab.
Bahkan, pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian di India menyetujui anggaran total PM Poshan sebesar ₹130.794,90 crore untuk periode 2021–2022 hingga 2025–2026, atau sekitar Rp24,33 triliun.
Skema anggaran sebesar itu menunjukkan feeding programme tersebut bukan program jangka pendek, melainkan komitmen kebijakan jangka panjang India dengan pengawasan yang ketat dan sokongan fiskal besar.
Tak hanya itu, pengelolaan program tersebut berjalan dengan konsep dapur secara desentralisasi. Makanan disiapkan langsung di dapur sekolah atau dapur komunitas lokal dengan melibatkan masyarakat dalam rantai pasok dan distribusi bahan pangan.
Pemerintah India juga menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap higienitas dapur dan keamanan pangan. Pengawasan ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan program dalam jangka panjang.
Selain pemenuhan gizi, pelaksanaan program juga mengedepankan penggunaan bahan pangan lokal. Komoditas seperti beras, sayur, telur, dan kacang-kacangan dipasok dari desa-desa sekitar, sehingga memberi dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Indonesia targetkan 82 juta penerima MBG pada 2026, Pulau Jawa catat dapur terbanyak dan jadi penggerak ekonomi pangan lokal
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui BGN menargetkan MBG mampu menyasar sebanyak 82 juta penerima manfaat secara bertahap pada 2026 mendatang. Hingga November 2025, tercatat sebanyak 42,8 juta orang sudah menerima makan bergizi gratis dari 14.773 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) aktif.
Di Indonesia, salah satu daerah yang menjadi sorotan utama pelaksanaan MBG adalah Jawa Tengah. Saat ini, tercatat sebanyak 1.855 SPPG per September 2025 telah berjalan di Jawa Tengah. Sedangkan penerima MBG di Jawa Tengah per Oktober 2025 sudah sebanyak 5.750.525. Jumlah itu terdiri dari siswa TK hingga SMA/SMK, santri pondok pesantren, serta kelompok ibu hamil (bumil), ibu menyusui, hingga balita.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap potensi anggaran yang akan Pemerintah RI gelontorkan untuk program MBG di Jawa Tengah sangatlah besar.
Dalam acara Briefing SPPG se-Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa, 6 Oktober 2025 lalu, Dadan menyebut satu SPPG akan menerima sekitar Rp9–10 miliar per tahun. Dengan target 3.200 SPPG, total dana yang pemerintah gelontorkan ke Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun.
“Kalau di Jawa Tengah ada 3.200 SPPG, maka Jawa Tengah akan menerima uang dari Badan Gizi Nasional sebanyak Rp32 triliun per tahun. APBD Jawa Tengah saja itu hanya 27 triliun. Jadi uang Badan Gizi akan jauh lebih besar turun ke Jawa Tengah daripada APBD Jawa Tengah itu sendiri,” ujar Dadan.
Dadan juga menekankan, 85 persen dana tersebut untuk membeli bahan baku, sementara sisanya untuk membayar tenaga kerja di dapur SPPG. Besarnya perputaran dana MBG ini diproyeksikan menjadi efek domino ekonomi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Satu SPPG, kata Dadan, setiap bulan membutuhkan lima ton beras atau setara 10 ton gabah kering giling. Angka tersebut dapat terpenuhi dari sekitar 24 hektare lahan panen padi per tahun. Kebutuhan bahan pangan lain, seperti pisang, lele, dan telur ayam, pun sangat besar dan membuka peluang rantai pasok lokal.
BACA JUGA: India dan Indonesia Bawa Arah Baru di ASEAN: Dari Maritim, Energi hingga Pangan untuk Asia Mandiri
“Artinya, satu kali makan kita menebang 15 pohon pisang. Kalau dua kali, jadi 30 pohon. Dalam sebulan 120 pohon, dan setahun bisa 1.440 pohon. Itu setara dengan 1,5 hektare lahan pisang,” jelas Dadan.
Dengan skala dana dan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, pengawasan keamanan pangan menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia. Dadan menegaskan, setiap SPPG baru harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum mulai beroperasi.
Lebih jauh, besarnya kebutuhan bahan pangan membuat sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung MBG di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyebut potensi ikan air tawar di wilayah ini sangat besar untuk mendukung MBG.
“Kalau kita lihat, potensinya luar biasa. Ini bahkan sebelum kita bicara MBG saja, kebutuhan untuk ikan air tawar seperti lele, bandeng, nila itu besar sekali,” ujarnya.
Untuk lele, kata Endi, kebutuhan per tahun mencapai hampir 30 ribu ton hanya untuk memenuhi satu menu mingguan di 1.500 SPPG. Tambak-tambak idle di Jawa Tengah akan dioptimalkan untuk meningkatkan produksi. Terutama di Kabupaten Pati yang direncanakan menjadi kampung budidaya nila salin.
“Kalau SPPG ada 1.500 unit dan setiap menunya seminggu sekali pakai lele untuk 3.000 siswa, butuh sekitar 300 kilogram lele. Kalau kalikan 1,5 ribu SPPG itu hampir 30 ribu ton,” jelas Endi.
Menelisik konsep dapur desentralisasi ala PM Poshan dan aturan ketat untuk menjaga kualitas makanan
Program skala besar seperti PM Poshan di India menunjukkan bahwa dapur sekolah maupun dapur komunitas lokal dapat menjadi pilar utama pemenuhan gizi anak-anak atau pelajar bila pelaksanaannya dengan model desentralisasi dan pengawasan publik yang ketat.
Skema PM Poshan sendiri melayani sekitar 118 juta porsi makan setiap hari sekolah di lebih dari 1,12 juta sekolah di seluruh India. Angka itu bertopang kebijakan yang menetapkan penyiapan sebagian besar masakan ialah langsung di sekolah, bukan di dapur terpusat.
Namun, dapur terpusat tetap berfungsi di kota padat sebagai pelengkap, hanya saja porsinya kecil dan untuk sekolah dengan jumlah siswa sangat banyak, utamanya di wilayah urban.
India juga mengatur infrastruktur dapur hingga standar minimal ruang kerja. Setiap sekolah yang memiliki 100 siswa pertama wajib menyediakan dapur minimal 20 meter persegi, kemudian tambah 4 meter persegi untuk setiap 100 siswa berikutnya. Standar tersebut menjadi acuan seragam di seluruh negara bagian.
Tak sampai di situ, pengamanan pangan pun teratur sangat detail. Makanan harus tersaji panas minimal 65°C, menggunakan wadah food-grade, dan hanya bahan baku bersertifikasi resmi India yang boleh masuk dapur anak sekolah.
Guna menjamin akuntabilitas, PM Poshan mewajibkan audit sosial di setiap distrik. Mekanisme ini melibatkan masyarakat langsung mengecek, menilai, dan mengkritisi dapur sekolah di level lokal, bukan audit internal pemerintah.
Sementara itu, dapur MBG di Indonesia berjalan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kapasitas dasar satu dapur ditetapkan sekitar 2,5 ribu porsi per hari, terdiri dari 2 ribu porsi untuk anak sekolah dan 500 porsi bagi kelompok penerima lain seperti ibu hamil atau ibu menyusui.
BACA JUGA: Bagaimana India Tata Ulang Transportasi Publik dan Emisi: Bukan Kemewahan, Udara Bersih Hak Semua Orang
Kapasitas tersebut dapat naik hingga 3 ribu porsi, dengan syarat juru masak yang bertugas harus memiliki sertifikat kompetensi resmi. Artinya, dapur berskala besar tidak dapat beroperasi tanpa SDM tersertifikasi.
Model kapasitas besar ini memang tertuju untuk menjangkau ribuan anak sekaligus. Namun di lapangan, kapasitas 2,5 ribu hingga 3 ribu porsi per hari oleh satu SPPG menimbulkan perdebatan, karena produksi dalam jumlah besar membuat pengawasan distribusi makanan ke sekolah-sekolah semakin berat.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 4.711 kasus keracunan MBG terjadi sejak Januari hingga 22 September 2025. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan laporan tertinggi. Di Jawa Tengah, keracunan tercatat terjadi di sejumlah daerah, mulai Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, hingga Wonogiri.
Kasus pertama muncul pada 16 Januari 2025 di SPPG Khusus Sukoharjo dengan 40 korban. Berlanjut kasus pada 14 April 2025 di SPPG Yayasan Al Ibriz, Batang, yang menyebabkan 28 korban. Pada 21 April 2025, SPPG Khusus Karanganyar mencatat sembilan korban. Pada 12 Agustus 2025, SPPG Sragen di Gemolong mencatat 196 korban. Terakhir pada 11 September 2025, SPPG Wonokarto, Wonogiri menyebabkan 131 korban keracunan.
Baru-baru ini, warga Jawa Tengah kembali heboh dengan kasus keracunan MBG di Blora yang menimpa hampir 200 siswa. Operasional SPPG yang menyuplai makanan tersebut langsung beroleh penghentian.
Kasus keracunan makanan itu menambah catatan penting untuk memastikan dapur MBG berjalan dengan standar yang ketat.
Perdebatan mengenai kapasitas dapur dan bagaimana pendistribusian makanan pun kembali muncul. Terutama soal kebutuhan pengawasan yang lebih ketat serta dorongan mempertimbangkan pola dapur desentralisasi sebagaimana yang India terapkan.
Senator usulkan desentralisasi dapur MBG di Jateng seperti PM India Poshan: Mulai dari sekolah swasta
Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, memberikan catatan penting terhadap pelaksanaan program MBG. Utamanya, setelah maraknya kasus keracunan di wilayahnya. Ia menilai salah satu aspek yang perlu jadi pertimbangan yakni pola pengelolaan dapur. Hal itu mengacu pada negara-negara yang sudah lebih dulu menjalankan program makan gratis dalam skala besar seperti India dengan PM Poshan.
Muhdi mengaku bahwa DPD RI saat ini tengah membahas beberapa masukan teknis, salah satunya desentralisasi dapur MBG. Menurutnya, model dapur besar seperti SPPG yang saat ini digunakan Indonesia berbeda jauh dari praktik India, yang mana sebagian besar makanan dimasak langsung di dapur sekolah atau dapur komunitas lokal. Ia menerangkan, desentralisasi dapur dapat diawali dengan sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan.
“Bahkan saya sendiri ingin menawarkan, misalkan di sekolah swasta, mungkin tidak penawarannya sekolah itu yang melaksanakan [MBG] sendiri? Jadi desentralisasikan. Sekolah-sekolah swasta rata-rata muridnya banyak dan yayasannya cukup settle,” ucap Muhdi pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Dalam hematnya, dapur dengan cakupan 500 hingga 1.000 siswa akan lebih mudah dalam pengawasan serta menjaga makanan tetap segar. Menurut Muhdi, kedekatan dapur dengan sekolah seperti model di India dapat mengurangi risiko makanan basi dan meminimalkan peluang keracunan.
“Semakin kecil jumlah layanannya, misal bisa seribu atau 500 siswa, saya kira lebih terjamin untuk kemungkinan terjadinya keracunan, karena kan masakannya lebih fresh,” tambahnya.
BACA JUGA: Hubungan India-Indonesia Poros Kuat di Indo Pasifik, Jurnalis Soroti Arah Baru Diplomasi Prabowo
Tak sampai di sana, Muhdi juga menyoroti pola distribusi makanan yang masih mengandalkan ompreng. Ia menyebut, bila sekolah mengelola sendiri seperti praktik di India, penyajian makanan bisa secara langsung di kantin dengan piring atau model prasmanan.
“Kalau langsung saja [menyajikan makanan] di situ itu kan kemungkinan makanan basi itu tidak terjadi,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan kondisi di Maluku dan Manggarai Barat, di mana pengiriman makanan dari SPPG pusat ke pulau pulau kecil kerap terlambat sehingga makanan sampai dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Kemarin kami ke Maluku dan Manggarai Barat. Bupatinya mengeluh karena masyarakatnya yang ada di pulau-pulau kecil, kalau pengirimannya dari katakanlah pulau besar, membutuhkan waktu yang panjang. Maka desentralisasi itu menurut saya bisa memecah dapur MBG yang besar,” ujar Muhdi.
Dalam pengelolaan dapur, Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran dari India. Muhdi menilai, model dapur desentralisasi seperti yang PM India, Poshan, terapkan layak jadi pertimbangan untuk memperkuat keamanan pangan, menjaga keberlanjutan program, dan mencegah kasus keracunan massal MBG kembali terjadi di Jawa Tengah.
Jurnalis India Sandeep Unnithan: Feeding programme seperti PM Poshan dan MBG bukan alat politik, tapi sarana pemberdayaan warga
Pada sesi ke-6 Voices of Tomorrow bertajuk Political Reporting pada Sabtu, 4 Oktober 2025 lalu, jurnalis Chakranews, Sandeep Unnithan, menilai keberhasilan PM Poshan di India tak terlepas dari perjalanan panjang swasembada pangan di negaranya.
Pengalaman India pada era Green Revolution, kata Sandeep, menjadi fondasi penting sebelum pemerintah meluncurkan skema makan bergizi untuk jutaan pelajar.
Sandeep menjelaskan, skema makan gratis di India mulanya dipandang sebelah mata dan dianggap sekadar program politik. Namun, dalam satu hingga dua dekade, ia menyebut free meal program itu tumbuh sebaai intervensi sosial terbesar dan memiliki dampak nyata bagi anak-anak di India.
“Dulu orang mengira ini hanya skema politik untuk mencari suara. Tapi dengan banyaknya pengambilan keputusan untuk rakyat, program ini berkembang sangat besar dalam satu atau dua dekade,” ujar Sandeep.
Sandeep menuturkan, dampak paling kuat terhadap PM Poshan tampak pada anak perempuan. Kata dia, PM Poshan mampu mendorong partisipasi sekolah, meningkatkan literasi, hingga membuka ruang bagi perempuan mengambil keputusan dalam keluarga.
“Itu punya dampak besar pada kesehatan anak perempuan, pada literasi perempuan. Ketika mereka bersekolah dan dapat pemberdayaan, mereka mulai membuat keputusan yang memengaruhi keluarga,” terang Sandeep.
Lebih jauh, Sandeep menekankan bahwa skema makan gratis bukan soal hanya intervensi gizi, namun alat pemberdayaan warga. Program itu, ujar dia, memungkinkan masyarakat fokus pada pekerjaan dan berkontribusi pada pembangunan keluarga maupun negara.
“Program seperti ini harus negara lihat sebagai alat pemberdayaan. Negara memang harus memenuhi kebutuhan minimum rakyatnya, tapi jangan sampai menciptakan ketergantungan penuh,” jelasnya.
Ia mengingatkan perlunya keseimbangan antara dukungan negara dan tanggung jawab warga. Hal itu agar program bantuan sosial tidak berubah menjadi sistem yang sepenuhnya membebani negara.
BACA JUGA: Jejak Kecil India di Semarang: Dari Jalur Dagang Gujarat, Masala dalam Masakan, hingga Harmoni Puja di Pura
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi sepenuhnya bergantung pada negara. Negara memberi kebutuhan dasar, tapi warganya harus tetap berkontribusi bagi keluarga, provinsi, dan negara,” pungkasnya.
Dalam konteks Indonesia, utamanya Jawa Tengah yang menjadi salah satu wilayah dengan penerima manfaat MBG terbesar, perspektif tersebut menjadi catatan penting untuk memastikan program itu tidak berhenti sebatas bantuan pangan jangka pendek.
Terlebih, skema makan bergizi gratis ini Pemerintah Indonesia arahkan sebagai upaya mencetak Generasi Emas 2045, yang membutuhkan intervensi gizi, pendidikan berkualitas, maupun pemberdayaan secara beriringan.
Di Jawa Tengah, pelaksanaan MBG berhadapan dengan SPPG yang melayani ribuan porsi setiap hari. Model ini menuntut pengawasan yang ketat. Sebab, rantai pasoknya melibatkan banyak sekolah serta pemasok bahan pangan lokal seperti pedagang beras, telur, sayur, dan ikan.
Dalam kondisi tersebut, pandangan bahwa makan gratis tidak hanya soal bantuan, tetapi bagian dari pemberdayaan masyarakat, menjadi penting agar program tetap aman dan berjalan konsisten.
Bagaimana PM Poshan di India bekerja menunjukkan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran. Akan tetapi, juga pada cara negara menempatkan kebijakan tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas manusianya.
Pendekatan itu, termasuk keseimbangan antara dukungan negara dan kemandirian masyarakat seperti Sandeep sampaikan, menjadi salah satu rujukan penting bagi pelaksanaan MBG di Jawa Tengah.
Di saat usulan atau wacana desentralisasi dapur MBG mulai mengemuka, pengalaman India yang berkutat dengan free meal program selama puluhan tahun memperlihatkan bahwa kedekatan dapur dengan sekolah dan masyarakat bisa menjadi kunci menjaga mutu makanan, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaat program dapat anak-anak di daerah rasakan secara langsung.(*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
