Pada 2017, ia memimpin wilayah yang lebih kompleks sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat, kawasan inti pemerintahan dengan tingkat kerawanan tinggi.
Setelah menjalankan tugas tersebut, ia menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Posisi ini menegaskan kapasitasnya tidak hanya sebagai pemimpin lapangan, tetapi juga perumus kebijakan strategis nasional.
Spesialis Reserse dengan Rekam Jejak Kuat
Sebagai perwira reserse, Irjen Pol Suyudi Ario Seto mencatat rekam jejak yang menonjol.
Ia pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, serta Kepala Unit Reserse Mobile Bareskrim Polri.
Penugasan di berbagai wilayah memberi pemahaman luas terkait pola dan modus kejahatan.
Pada 2014, ia mengemban tugas sebagai Kapolres Majalengka.
Setahun berselang, Polri mempercayakannya memimpin Polres Bogor.
Ia juga pernah bertugas sebagai Wakapolres Metro Jakarta Barat, yang menunjukkan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai tantangan kepemimpinan.
Dari Dirreskrimsus hingga Kapolda Banten
Karier Suyudi terus berkembang saat ia memimpin Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama dua tahun.
Pengalaman ini memperluas wawasannya dalam penanganan kasus-kasus khusus dan kompleks, termasuk tindak pidana narkotika.
Setelah itu, Polri menunjuknya sebagai Wakil Kapolda Metro Jaya, salah satu jabatan paling strategis di institusi kepolisian.
Pengalaman tersebut membekalinya dengan kemampuan koordinasi lintas satuan dan manajemen keamanan wilayah dengan dinamika tinggi.
Menjelang Pilkada 2024, Suyudi menerima amanah sebagai Kapolda Banten, menggantikan Irjen Pol Abdul Karim yang berpindah tugas sebagai Kadiv Propam Polri.
Selama memimpin Banten, ia sukses menjaga stabilitas keamanan di wilayah penyangga ibu kota.
Amanah Baru di BNN
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di kepolisian, khususnya pada bidang reserse dan penanganan kejahatan, Irjen Pol Suyudi Ario Seto dianggap tepat memimpin BNN.
Kemampuannya dalam investigasi, penindakan, serta koordinasi lintas lembaga menjadi modal penting untuk memperkuat pemberantasan narkoba.
