Menurutnya, apabila ada pemberlakuan aturan link tax, platform berpotensi enggan mengindeks media-media kecil karena akan muncul biaya tambahan. Padahal, realitasnya saat ini semua media lokal berlomba-lomba mencari cara agar dapat terindeks oleh platform demi mendapatkan sumbangan trafik.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Sosial Indonesia (Amsindo) Jawa Barat, Feggy Nurdiansyah, mengatakan, dampak regulasi akan mematikan industri media.
Selain itu juga pada akhirnya akan meruntuhkan ekosistem informasi publik itu sendiri. Selain itu juga akan membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber terpercaya di daerah.
Kekhawatiran tersebut memperlihatkan bahwa tautan dan cuplikan berita bukan sekadar persoalan kompensasi atas penggunaan konten. Melainkan juga bagian dari jalur distribusi yang mempertemukan penerbit dengan pembaca.
Kebijakan yang mengubah insentif platform untuk menampilkan tautan berita dapat berdampak langsung pada trafik rujukan, jangkauan audiens, dan kemampuan media lokal menghasilkan pendapatan.
Karena itu, kebijakan terkait hak cipta perlu mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem distribusi berita secara menyeluruh.
Diversifikasi Bisnis dan Kolaborasi untuk Ekosistem Media yang Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut juga para pimpinan media lokal ini jadi forum pertukaran gagasan seputar model bisnis. Akan tetapi juga merumuskan arsitektur kampanye. Selain itu sikap bersama menolak campur tangan birokrasi perantara LMK secara mutlak.
Selain menyoroti risiko regulasi, pengembangan ekosistem media lokal juga membutuhkan upaya konkret. Ini untuk memperkuat model bisnis dan membangun kolaborasi komersial yang saling menguntungkan.
Diversifikasi pendapatan, kemitraan dengan pelaku usaha lokal, serta kerja sama sukarela antara penerbit dan platform daring dapat menjadi bagian dari strategi. Khususnya untuk menjaga keberlanjutan industri.
“Ekosistem pers daerah secara tegas memperjuangkan skema Business-to-Business (B2B) murni (negosiasi langsung). Ini antara media dan platform digital yang lebih transparan dan efisien,” kata Subagja.
Dia mengatakan, Harapan Rakyat media yang berbasis di Banjar, Jawa Barat, menolak penarikan kompensasi kepada LMK. Selain itu mencegah bencana link tax.
