JAKARTA, beritajateng.tv – Pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan upah buruh di Indonesia beroleh kritikan. Pasalnya, ia meminta buruh agar tak menuntut kenaikan upah kepada perusahaan.
Prabowo pun menekankan perlunya komunikasi dengan para pemimpin buruh. Ia menyoroti upaya pemerintah dalam menyubsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta mendukung sektor pendidikan.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan rencananya untuk memberikan bantuan seperti makan siang sertra transportasi gratis bagi para buruh di kota-kota besar.
“Karena BBM kita dari dalam negeri, jadi kita bantu pengusaha dan buruh. Hai buruh, angkutan akan kita bebaskan supaya kerja ringan. Jadi jangan kau tuntut pengusaha, nanti pidana. Kita bicara ke pemimpin buruh. Jangan mencoba mencekek-cekek,” ungkap Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu, 8 November 2023 lalu.
Prabowo juga memperingatkan bahwa jika pengusaha terus beroleh tekanan dari buruh, mereka dapat dengan mudah pindah ke negara lain.
“Kalau pengusaha ditekan-tekan, gampang sekali pindah ke Kamboja, Bangladesh,” ucap Prabowo.
BACA JUGA: Babak Akhir Status Kader Gibran di PDI Perjuangan, FX Rudy: Sudah Tutup Buku
Respons Serikat Pekerja atas pernyataan Prabowo yang minta buruh tak tuntut kenaikan upah
Pernyataan Prabowo tersebut langsung mendapat tanggapan dari kalangan buruh. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, menilai bahwa pandangan Prabowo keliru.
“Sebagai masukan dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk Capres Prabowo dan para Capres lainnya, isu upah, jaminan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan penghapusan outsourcing merupakan isu utama yang sangat penting bagi buruh,” ujar Said Iqbal.
