Terlebih, kata Farida, jumlah anggaran yang di alokasikan untuk perjalanan dinas di Jawa Tengah sangat besar dan tak masuk akal baginya.
“Itu kan bisa di potong dari perjalanan dinas. Banyak perjalanan dinas di Pemda itu, berapa perjalanna dinas di masing-masing daerah termasuk DPRD? Itu jumlahnya besar, kalau secara statistic di kurangi Rp10 miliar, harusnya gak berdampak [pada masyarakat] kalau yang di kurangi di situ,” tegasnya.
Ia berharap, pos anggaran yang tak penting harus di efisiensikan. Jangan sampai, kata dia, efisiensi menyasar pos-pos krusial seperti operasional kantor hingga ATK.
BACA JUGA: Kepala DPMPTSP Semarang: Meski Tak Ada Anggaran Dampak Efisiensi, Pelayanan Tetap Jalan
Farida pun menyoroti anggaran perjalanan dinas di tingkat kabupaten/kota yang menurutnya tak masuk akal.
“Harusnya pendampingan MBG itu diambil dari efisiensi anggaran seperti seremonial, jamuan, perjalanan dinas, itu hal konkret yang bisa diefisienkan. Bisa dicek di APBD itu, misalnya di sebuah kabupaten, perjalanan dinas untuk lembaga legislatif besar sekali. Logikanya DPRD kabupaten kok besar sekali, kan yang di serap wilayah aspirasinya?,” pungkas Farida. (*)
Editor: Farah Nazila
