SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, meminta pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah datang langsung ke kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta.
Permintaan tersebut ia sampaikan saat mengikuti audiensi dengan Pemprov Jawa Tengah di Ruang Rapat Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 1 September 2026.
Karni meminta pejabat melihat langsung kondisi warga yang tinggal di sekitar fasilitas pengolahan sampah tersebut. Ia menyebut warga telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan persoalan sampah dan kini merasakan getaran dari aktivitas fasilitas pengolahan.
“Nanti tolong Bapak datang ke Solo. Dari warga ԁimintakan AMDAL, biar kita ada perjanjian. Sudah 30 tahun merasakan sampah, lah ini nanti dari tahun sekian sampai nanti anak-cucu saya masih merasakan lagi,” ujarnya.
Karni menuturkan, getaran paling terasa bagi rumah warga yang berada dekat dengan fasilitas pengolahan sampah. Ia mengaku rumahnya yang berada tepat di seberang TPA ikut merasakan getaran ketika aktivitas operasional berlangsung.
“Langsung kita rasakan, getaran rumah ada. Terus suara bising, suara apa itu kalau running nyala, Bapak bisa datang ke sana. Nanti yang dekat rumahnya getar-getar kayak kena gempa, Pak,” ungkapnya.
Karni mengatakan persoalan yang warga dan pemulung hadapi di kawasan TPA Putri Cempo bukan persoalan baru. Ia mengaku warga sekitar telah merasakan keberadaan dan dampak aktivitas persampahan selama sekitar 30 tahun.
BACA JUGA: Adukan Pencemaran PLTSa Putri Cempo ke Pemprov Jateng, Warga Solo Keluhkan ISPA hingga Penyakit Kulit
Ia menyebut warga mulai melakukan protes sejak 2024 setelah merasakan dampak aktivitas pengolahan sampah. Protes tersebut mereka layangkan ke Balai Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta.
“Tahun 2024, karena sudah merasakan semua itu kami protes ke Balai Kota Surakarta, gedung DPRD, terus itu ԁitanggapi,” ungkapnya.
