SEMARANG, beritajateng.tv – Kabar penghapusan Pertalite yang akan terjadi pada 2024 mendatang kini tengah mencuat ke publik. Rencana penggantian Pertalite menjadi Pertamax Green 92 itu merupakan usulan PT Pertamina (Persero).
Pengamat energi asal Universitas Diponegoro, Jaka Windarta menyebut peralihan bahan bakar itu memenuhi aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Terkait dengan program Langit Biru dari KLHK bahwa harus pakai BBM minimal ron 91, sehingga pertalite yang punya ron 90 tidak memenuhi syarat,” ujar Jaka saat beritajateng.tv hubungi melalui sambungan WhatsApp, Kamis, 14 September 2023.
Oleh sebabnya, menurut Jaka, peralihan itu mesti dilakukan jika mengacu pada Peraturan yang telah KLHK tetapkan.
“Nantinya, Pertalite campur dengan 7 persen etanol (E7) menjadi Pertamax Green Ron 92,” ujar Jaka.
BACA JUGA: Update Terbaru! Daftar Harga BBM Pertamina Per 1 September 2023
Lebih lanjut, bahan bakar Pertamax yang tersedia saat ini akan beralih menjadi Pertamax Green 95, yakni Pertamax yang bercampur dengan 8 persen etanol (E8).
“Jadi kalau dari sisi lingkungan sudah sesuai kebijakan minimal ron 91. Itu sudah memenuhi syarat minimal 91, artinya bagus,” terangnya.
Meskipun membawa dampak baik bagi lingkungan, Jaka memberikan catatan penting terkait peralihan bahan bakar itu, utamanya dari sisi pasokan yang mesti jadi perhatian.
“Tujuh persen etanol (E7) itu harus dihitung betul produksinya, apakah mencukupi atau tidak. Jangan sampai nanti pasokannya kurang kan malah impor dari luar, nanti harganya malah mahal,” terangnya.
Ia menyinggung pasokan Pertalite yang kerap kali terlambat. Jaka khawatir jika hal itu akan terjadi pada Pertamax Green 92.
Jaka optimis masyarakat sambut baik jika harga Pertamax Green 92 kisaran Rp10 ribu
Lebih lanjut, subsidi atau yang Jaka sebut kompensasi dari Pemerintah juga menjadi pertimbangan penting dalam peralihan bahan bakar tersebut. Lantaran kompensasi terhadap bahkan bakar sangat berpengaruh pada harga Pertamax Green 92.
“Masyarakat dalam membeli itu tidak melihat ronnya, namun masyarakat lebih melihat harganya. Mau itu ron berapa tetapi harganya Rp10 ribu, itu yang akan mereka beli,” sambungnya.
Sehingga, penting menurut Jaka untuk Pemerintah memberikan kompensasi yang lebih besar. Pasalnya, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh pada taraf hidup masyarakat.
BACA JUGA: Pertamina: Puncak Konsumsi BBM Gasoline Naik Hingga 52 Persen di Jateng-DIY
“Kalau harganya tetap pasti warga mendukung, tetapi kalau harganya naik pasti masyarakat keberatan. Kalau harganya tidak naik, kompensasi harus pemerintah naikkan,” bebernya.
Tentunya, kata Jaka, kenaikan pemberian kompensasi berdampak pada anggaran pemerintah. Persoalan dilematis ini harus mencari titik tengah dalam penyelesaiannya.
“Jika memberatkan APBN negara, itu dicari titik tengahnya. Misalnya harus naik ya jangan terlalu tinggi, karena kenaikan BBM juga menaikkan harga barang lainnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
