SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Haris, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memverifikasi ulang 13 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibangun tetapi belum beroperasi.
Dia menilai verifikasi perlu untuk memastikan fasilitas tersebut layak digunakan. Di mana anggaran publik yang telah keluar tidak sia-sia.
Haris mengatakan, pembangunan satu dapur MBG membutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi. Terutama untuk menentukan kelayakannya sebelum mulai melayani penerima manfaat.
“Karena itu menyangkut dana publik, dana masyarakat. Kalau satu dapur misalnya Rp1,5 miliar atau sampai Rp2 miliar, itu sudah berapa triliun itu. Besar sekali,” kata Haris saat ditemui di Hotel Grasia Semarang, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Karena itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan apabila memenuhi persyaratan operasional.
BACA JUGA: Korban Keracunan MBG di Jawa Tengah Tembus 13 Ribu dalam Sebulan, Satgas Daerah Kini Bisa Inspeksi SPPG
DPR Usul Atur Ulang Penerima Manfaat
Haris mengusulkan agar BGN mempertimbangkan pengaturan ulang jumlah penerima manfaat di dapur MBG yang telah beroperasi.
Dengan skema tersebut, ucap dia, sebagian penerima manfaat dapat dialihkan ke dapur lain yang sudah selesai dibangun tetapi belum digunakan.
Haris mengatakan, langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia.
BACA JUGA: Hasil Lab Penyebab Keracunan MBG di Blora, Beda Versi Pemprov Jateng dan Pemda
Akan tetapi, pengoperasian dapur MBG tetap perlu berdasar pada hasil verifikasi kelayakan.
“Harapan kami 13 ribu dapur MBG yang belum operasional ini juga nanti ada verifikasi. Kalau memang layak, tahun 2027 harus bisa operasional,” ucap dia.
Haris mengatakan, jumlah penerima manfaat MBG yang sudah berjalan bisa berbagi dengan jatah SPPG lain yang sudah siap berjalan.
