Scroll Untuk Baca Artikel
Politik

Oknum Polisi Diduga Terlibat Pengerahan Kades, DPP PDIP Akan Lapor Propam Mabes Polri

×

Oknum Polisi Diduga Terlibat Pengerahan Kades, DPP PDIP Akan Lapor Propam Mabes Polri

Sebarkan artikel ini
pengerahan kades jateng
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy membahas soal pengerahan kades Jateng saat konferensi pers di Posko Pemenangan Andika-Hendi, Kota Semarang, Sabtu, 26 Oktober 2024. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Dia meminta agar oknum kepolisian tidak menyalahgunakan hukum untuk mengintimidasi kades demi kepentingan politik di masa Pilkada ini.

“Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi. Dalam hal itu tentunya kami meminta supaya masyarakat, ayo kita kawal bersama,” imbau dia.

Tim Andika-Hendi launching 10 ribu posko hukum, kades tak usah takut lapor

Dalam kesempatan itu, Tim Hukum Andika-Hendi me-launching 10 ribu posko hukum yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Adapun posko itu, kata Ronny, merupakan inisiatif dari warga Jawa Tengah.

Ribuan posko itu bertempat di masing-masing rumah warga.

“Mereka menjadikan rumahnya sebagai posko-posko hukum, yang mereka akan laporkan apabila ada pelanggaran Pemilu. Kami akan launching posko tersebut, yang tersebar di beberapa wilayah yang menjadi titik rawan adanya kecurangan Pilkada,” jelas dia.

BACA JUGA: Bambang Pacul soal Pengerahan Kades di Jateng: Sopo sing Lakunya Cidro, Nemokake Barang sing Ora Apik

Jika ada kades yang ingin melapor atau mendapat perlakuan intimidasi, Ronny tegaskan tak perlu ada yang dikhawatirkan.

“Dan jangan takut dengan intimidasi. Maka kami sudah membentuk tim hukum. Ada 400 orang yang tersebar di seluruh Jawa Tengah yang siap mendampingi, siap mengawal apabila adanya kriminalisasi hukum,” tandas dia. (*)

Editor: Farah Nazila

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan