SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai mengerem belanja dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Langkah ini bukan sekadar efisiensi, tetapi upaya menjaga kemampuan kas daerah agar seluruh kewajiban pemerintah tetap bisa terbayarkan sampai akhir tahun.
Rasionalisasi belanja terlaksana ketika penerimaan daerah belum bergerak sesuai target. Di saat yang sama, Pemkot Semarang menghadapi tekanan dari melambatnya ekonomi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan pemerintah harus realistis membaca kondisi fiskal.
Target pendapatan yang di susun ketika kondisi ekonomi lebih optimistis kini perlu penyesuaian kemampuan penerimaan aktual.
BACA JUGA: Jangan Sampai Anak Cucu Cuma Lihat Foto, Semarang Zoo Soroti Nasib Gajah Sumatera
“Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis,” ujar Handi, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa mempertahankan seluruh rencana belanja apabila kemampuan pendapatan tidak mencukupi. Memaksakan program justru dapat menciptakan persoalan baru ketika pekerjaan selesai tetapi pembayaran tidak memiliki dukungan kas.
Tekanan terbesar berada pada sisi pendapatan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak dan retribusi, belum mencapai target yang ditetapkan.
Bahkan, beberapa jenis retribusi daerah masih mencatat realisasi di bawah 30 persen. Kondisi ini membuat Pemkot Semarang harus menghitung ulang kemampuan belanja hingga akhir 2026.
“Kalau kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi,” tegas Handi.
Situasi tersebut semakin menantang karena struktur ekonomi Semarang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Kota ini tidak memiliki penerimaan besar dari sumber daya tambang sehingga pajak dan retribusi menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah.
Perlambatan ekonomi juga ikut memberi tekanan. Berdasarkan data yang Pemkot Semarang sampaikan, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Belanja Tak Mendesak Mulai Direm
Rasionalisasi kemudian mengarah pada belanja yang masih dapat pemkot tunda. Pemkot Semarang mulai mengetatkan perjalanan dinas ASN serta belanja operasional seperti alat tulis kantor (ATK) dan makan-minum.
Pengadaan barang yang belum mendesak juga menjadi sasaran penyesuaian. Di antaranya pengadaan kendaraan dinas dan sejumlah peralatan elektronik.
Pemerintah juga menunda proyek fisik yang belum masuk tahap lelang dan perkiraannya tidak dapat selesai hingga akhir tahun anggaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Semarang memilih mengerem belanja sebelum persoalan kas berkembang menjadi kewajiban yang tidak mampu membayar.
Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya mengejar realisasi program. Kemampuan membayar setiap kewajiban juga menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang tetap berjalan.
Meski melakukan rasionalisasi, Pemkot Semarang memastikan penyesuaian anggaran tidak menyasar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Begitu pula proyek pembangunan yang sudah memiliki kontrak dan sedang berjalan.
Kebijakan ini menjadi penting untuk mencegah rasionalisasi anggaran justru mengganggu pelayanan publik atau menghentikan proyek yang sudah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Handi menegaskan pemerintah ingin memastikan APBD tidak hanya terlihat sehat di atas kertas, tetapi juga mampu memenuhi seluruh kewajiban hingga tutup tahun.
“Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat terpenuhi secara tuntas hingga akhir tahun,” pungkasnya. (*)
