SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai mengerem belanja dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Langkah ini bukan sekadar efisiensi, tetapi upaya menjaga kemampuan kas daerah agar seluruh kewajiban pemerintah tetap bisa terbayarkan sampai akhir tahun.
Rasionalisasi belanja terlaksana ketika penerimaan daerah belum bergerak sesuai target. Di saat yang sama, Pemkot Semarang menghadapi tekanan dari melambatnya ekonomi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan pemerintah harus realistis membaca kondisi fiskal.
Target pendapatan yang di susun ketika kondisi ekonomi lebih optimistis kini perlu penyesuaian kemampuan penerimaan aktual.
BACA JUGA: Jangan Sampai Anak Cucu Cuma Lihat Foto, Semarang Zoo Soroti Nasib Gajah Sumatera
“Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis,” ujar Handi, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa mempertahankan seluruh rencana belanja apabila kemampuan pendapatan tidak mencukupi. Memaksakan program justru dapat menciptakan persoalan baru ketika pekerjaan selesai tetapi pembayaran tidak memiliki dukungan kas.
Tekanan terbesar berada pada sisi pendapatan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak dan retribusi, belum mencapai target yang ditetapkan.
Bahkan, beberapa jenis retribusi daerah masih mencatat realisasi di bawah 30 persen. Kondisi ini membuat Pemkot Semarang harus menghitung ulang kemampuan belanja hingga akhir 2026.
“Kalau kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi,” tegas Handi.
Situasi tersebut semakin menantang karena struktur ekonomi Semarang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Kota ini tidak memiliki penerimaan besar dari sumber daya tambang sehingga pajak dan retribusi menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah.
