“Dampaknya, kelangkaan gas di masyarakat masih terjadi. Mungkin butuh waktu untuk kembali normal,” katanya.
Kelangkaan gas elpiji di mana-mana akibat kebijakan pemerintah
Lebih jauh, Nugroho cukup menyayangkan langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Alih-alih membantu masyarakat, kebijakan itu malah membuat masalah baru.
“Kalau menurut saya, kebijakan yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg itu kebijakan yang tergesa-gesa,” ungkap Nugroho.
Menurutnya, jika alasan kebijakan itu adalah ingin menjaga harga gas elpiji agar tidak berbeda dari HET, maka melarang pengecer tentu tidak sesuai.
Pasalnya, masyarakat sudah mengetahui risiko membeli gas elpiji di pengecer yang tentu lebih mahal daripada di pangkalan. Namun, pengecer memiliki beberapa keunggulan seperti jarak yang lebih dekat.
BACA JUGA: Tanggapi Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Pengamat Undip Soroti Buruknya Sistem Komunikasi Pemerintah
“Kalau alasannya selisih harga yang terlalu tinggi antara harga di pangkalan dan di pengecer, itu tidak benar. Bagi masyarakat tidak masalah asal tersedia gas elpiji 3 kg-nya,” katanya.
Hendaknya, lanjut Nugroho, pemerintah fokus pada langkah-langkah perbaikan kebijakan. Salah satunya bagaimana subsidi gas elpiji 3 kg tepat sasaran dan penindakan kecurangan.
“Bagaimana gas elpiji tepat sasaran dan mencegah atau menindak orang yang mengoplos elpiji 3 kg menjadi tabung lebih besar sehingga bisa jual lebih murah,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
