SEMARANG, beritajateng.tv – Momen menarik terjadi saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberi sambutan dalam acara Inagurasi PW GP Ansor Jawa Tengah di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Semarang, Minggu, 2 November 2025.
Di depan ratusan anggota GP Ansor Jawa Tengah, Gibran menunjukkan fotonya saat mengenakan jaket GP Ansor. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku menyempatkan waktunya di akhir pekan untuk hadir dalam pelantikan kepengursan GP Ansor Jawa Tengah 2025-2030.
“Hari Minggu saya khusus terbang ke Semarang untuk hadir di acara GP Ansor ini. Coba tampilkan gambarnya, ini jauh hari ini, sebelum wali kota. Jadi ini jauh-jauh hari sebelum wali kota [saya] banyak dikawal oleh teman-teman Ansor yang ada di Solo Jawa Tengah,” ujar Gibran.
BACA JUGA: Soroti Banjir Kaligawe Semarang Belum Surut, Gibran: Semoga Setelah Kita Tengok Ketemu Solusinya
Gibran mengaku mendapat dukungan penuh dari GP Ansor, baik sebelum maupun sesudah menjadi Wali Kota Solo hingga dirinya kini menjabat sebagai Wapres RI.
Bahkan, Gibran menyebut beberapa tahun setelah ia dilantik sebagai wali kota, Solo mendapat predikat sebagai kota toleran nomor empat se-Indonesia.
“Saya secara pribadi berterima kasih sekali pada Ansor. Waktu itu setelah saya dilantik jadi wali kota, beberapa tahun kemudian Solo ini masuk sebagai kota toleran nomor 4. Terima kasih sekali pada Ansor ini,” terang dia.
Gibran: Kalau tak ada GP Ansor, Solo masih kental ekstremisme
Jika tak ada kehadiran GP Ansor, Gibran meyakini ekstremisme masih melekat pada citra Kota Solo.
“Kalau enggak ada Ansor ya image Solo yang masih seperti itu. Dan ini saya kira kontribusi Ansor yang luar biasa sekali. Dan juga pemerintah dalam menjalankan visi misinya, program-programnya, tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah butuh mitra yang mengakar kuat di masyarakat. Pemerintah butuh mitra yang mau dan langsung terjun ke masyarakat,” sambung Gibran.
Dalam sambutannya, Gibran menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penguatan tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia.
“Kebetulan minggu lalu pada saat saya di Pondok Pesantren Buntet. Sudah saya sampaikan bahwa Pak Presiden sudah setuju dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren,” ungkap Gibran.
