SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons rencana untuk menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi milik NU.
Hal itu Gus Yahya katakan saat beritajateng.tv temui usai Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang, Sabtu 3 Agustus 2024 siang.
Menariknya, Gus Yahya tak merespons persoalan itu dengan gamblang. Pihaknya justru menggunakan ungkapan dalam menggambarkan PKB dan NU.
Kepada awak media, Gus Yahya menggambarkan PKB bak mobil produksi Toyota. Sementara PBNU sendiri ia gambarkan sebagai Toyota yang memproduksi mobil.
Pihaknya menyebut, saat Toyota melepas mobil produksinya ke pasaran, ada kesalahan sistem pada mobil itu.
“Begini ya, itu kan kemarin ada Toyota. (Toyota) itu produksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu,” ujar Gus Yahya.
BACA JUGA: Mantap Maju Pilwalkot, Yoyok Sukawi Terima Surat Rekomendasi dari PKB
Oleh karena adanya kesalahan sistem, lanjut Gus Yahya, mobil itu harus Toyota tarik kembali dari pasaran.
“Maka ditarik kembali produknya untuk perbaiki sistemnya,” tandas Gus Yahya.
Saat awak media minta kejelasan terkait perumpanaan mobil Toyota itu, Gus Yahya enggan berkomentar. Ia pun tak menyebut PKB secara pasti.
Namun, perumpaan itu ia gunakan untuk menjawab pertanyaan awak media terkait polemik antara PKB dan NU yang tak kunjung usai.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melanjutkan rencana untuk menarik kembali PKB menjadi milik NU.
PBNU membentuk Tim Lima atau Panitia Khusus (Pansus) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pembentukan pansus ini bertujuan untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke PBNU selaku pemilik sah.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid pun menyebut PBNU, yang merupakan organisasi keagamaan, mulai masuk ke dunia politik.
“PBNU itu ada istilahnya tidak berpolitik, kok sekarang berpolitik? NU dijadikan alat politik hari ini oleh dua orang mungkin, orang per orang, bukan NU secara nasional,” ujar Jazilul dalam sebuah wawancara di Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024.
BACA JUGA: Fatwa MUI Haramkan Salam Berisi Doa Agama Lain Langsung Timbulkan Polemik, Begini Respons PBNU
Jazilul meyakini, PBNU telah mendobrak batasannya memasuki jalur politik. Ia pun menyebut PBNU menggunakan institusi itu untuk kepentingan politik.
“Yang jelas PBNU telah masuk jalur politik. Menggunakan institusi ini untuk kepentingan politik,” sambungnya. (*)
Editor: Farah Nazila
