SEMARANG, beritajateng.tv – Diangkatnya puluhan ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan mengangkat 32 ribu pegawai SPPG sebagai PPPK per 1 Februari 2026. Hal itu Kepala BGN, Dadan Hindayana, ungkap dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa, 20 Januari 2026.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan pengangkatan pegawai SPPG tersebut. Namun, ia menuntut adanya keadilan, khususnya bagi guru honorer dan PPPK paruh waktu yang hingga kini belum seluruhnya terangkat penuh waktu.
BACA JUGA: PGRI Jateng Tolak Enam Hari Sekolah: Guru Punya Hak Libur untuk Kumpul Keluarga di Hari Sabtu
“Saya sebagai PGRI dan juga sebagai DPD, dalam rapat dengan Menko Polkam kemarin juga menyampaikan bahwa prinsipnya kita tidak mempermasalahkan pegawai BGN, termasuk yang ada di dapur sebagai PPPK. Tetapi berkeadilan lah ini, terutama kalau kita kaitkan dengan guru,” ujar Muhdi saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Rabu, 11 Februari 2026 sore.
Menurutnya, pendidikan merupakan urusan wajib negara dan menjadi prioritas dalam agenda nasional. Karena itu, guru dinilai memiliki posisi yang tidak tergantikan dalam proses pembangunan sumber daya manusia.
“Pendidikan itu kan urusan wajib. Nawacitanya Pak Prabowo juga menjadi prioritas. Dan pendidikan itu kuncinya ada pada guru,” tegas Muhdi.
Ratusan Ribu Guru Masih PPPK Paruh Waktu, PGRI Jateng: Ada yang Mengabdi Puluhan Tahun
Muhdi mengungkap, saat ini jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar satu juta yang berstatus PPPK. Namun, masih ada ratusan ribu guru berstatus PPPK paruh waktu. Selain itu, banyak pula guru honorer yang belum terjaring dalam seleksi pengangkatan.
