Lebih jauh, Muhdi turut menyinggung alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai Rp225 triliun. Ia menilai, sebagian besar anggaran pendidikan justru terserap untuk program tersebut.
“Sekarang di 2026 anggaran yang 20 persen sebagian besar, menurut saya, karena Rp225 triliun dialokasikan untuk MBG. Dan di dalamnya ada pegawai-pegawai yang langsung terangkat PPPK,” kata dia.
Ia menyebut, kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan guru yang selama ini berharap beroleh pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
“Kalau bahasa saya ya enggak adil lah. Kalau tidak bisa dikatakan mendzalimi para guru, karena mereka lebih berhak menggunakan anggaran pendidikan itu,” ujarnya.
Muhdi menegaskan, pihaknya tidak menolak program MBG, namun berharap pemerintah memperlakukan guru dengan prioritas yang sama.
“Kalau mereka bisa diangkat, kenapa kita tidak bisa? Itu saja yang kita pertanyakan. Prinsipnya keadilan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
