Gus Wahid menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Semarang dalam melaksanakan PPKM. Kedisiplinan dan langkah strategis pembatasan mobilitas warga, terbukti efektif menurunkan angka paparan virus.
“Ini harus diapresiasi, jangan sampai langkah efektif Pemkot Semarang tidak mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Dengan langkah tersebut, selayaknya lo kita berada di level 2 atau 3 PPKM. Ini jelas merugikan warga, kasihan juga Pemkot dan Pak Walikota Semarang yang sudah bekerja keras dan sudah membuahkan hasil namun seolah tidak diakui hanya gara-gara selisih angka,” tandasnya.
Pemprov Jateng sebagai pihak yang melakukan iput data ke pusat, dinilainya memiliki peran penting dalam melakukan sinkronisasi ini. Karenanya ia berharap, mereka lebih profesional dan semakin cermat dalam melakukan input data.
Terpisah, Ketua Kadin Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menambahkan jika level PPKM saat ini selain ditentukan oleh kinerja Kepala Daerah, pemerintah, pelayanan dan fasilitas juga oleh kesadaran masyarakat dalam memerangi Covid-19. Akurasi data diperlukan karena terkait nasib banyak orang.
“Kedisiplinan masyarakat Kota Semarang dalam menjaga mobilitas saat PPKM darurat berhasil menurunkan kurva Covid-19 dengan signifikan, seharusnya menjadi pertimbangan bahwa Kota Semarang layak masuk level yang lebih rendah,” tukasnya.
Ditambahkan, profesionalisme dalam meng-update data masuk secara tepat, mutlak dilakukan. Kredibilitas data menjadi taruhan bagi banyak orang di masa pandemi ini karena kebijakan yang dilakukan berdampak pada perekonomian. (Ak/El)3++
