Melihat sektor kesehatan, BPJS menjadi masalah utama yang sering mendapat keluhan dari masyarakat, terutama yang menyangkut persoalan data. Farida menilai melalui aduan tersebut harus ada sinkronasi data oleh pemerintah.
“Kesehatan spesifik ke BPJS, masalah data. Misalnya yang bersangkutan menjadi anggota BPJS, menerima bantuan iuran APBD, saat digunakan ternyata non aktif. Jadi harus ada sinkronisasi data BPJS dengan Pemda,” tegasnya.
Sementara itu, Farida menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemprov Jateng sudah sangat baik. Berdasarkan penilaian kepatuhan terhadap layanan publik tahun 2020 lalu, Provinsi yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini berhasil mendapatkan skor 93 dengan predikat nilai A dan secara nasional meraih peringkat ketiga.
“Prinsipnya, potretnya cukup responsif, kecepatan penindaklanjutan pengaduan itu cukup baik. Kalau dari kategori selain beberapa kabupaten/kota semua sudah meraih predikat sangat baik. Sehingga perlu menerus ditingkatkan,” tutupnya (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
