Pada 2021 lalu, pengisian nilai KLA secara mandiri sudah mencapai 950 poin. Saat diverifikasi pusat, hanya mendapat 738 poin.
“Sebetulnya hanya kurang 62 poin untuk jadk utama. Jadi, kalau 62 poin bisa diraih kitta bsa jadi kategori utama. Kita harus mengejar mana poin yang harus dikejar,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Semarang yang juga selaku Ketua Satgas KLA, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, ada sekitar 24 indikator yang terbagi ke dalam lima klaster. Indikator-indikator yang masih kurang akan segera dipenuhi untuk mewujudkan Semarang sebagai KLA utama.
Terkait pemenuhan klaster hak sipil kebebasan, pihaknya akan mendorong peran serta beberapa kelembagaan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sedangkan untuk mendukung klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan, dia menyebutkan, perlu peran serta dari beberapa OPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan DP3A.
“Jadi,apa-apa yang jadi kekurangan tahun lalu harus segera dikompliti. Apa yang bagus dipertahankan. Hadirnya fasilitator dari Jateng bisa monitor mana-mana saja yang kurang. Contohnya, tahun lalu, masalah kawasan bebas rokok, fasilitas anak-anak dan sebagainya,” katannya.
Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menambahkan, akan segera mengoordinasikan dan mengintegrasikan per klaster agar bisa mencapai KLA predikat utama.
“Sesuai petunjuk dari Bu Wakil bahwa kita harus singkronisasi satu per satu untuk mencapai integrasi yang kuat,” ucapnya. (Ak/El)
