SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang bersiap memulihkan Jalan Jembawan di Kelurahan Kalibanteng Kulon yang sebelumnya mengalami kerusakan parah hingga sebagian badan jalan hilang akibat dampak banjir dan kerusakan tanggul.
Perbaikan jalan ini setelah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana menyelesaikan rehabilitasi tanggul yang retak dan menyebabkan amblesnya akses jalan permukiman tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, mengatakan proses penanganan tanggul yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah selesai terlaksana. Sehingga kini fokus beralih pada pemulihan infrastruktur jalan.
“Tanggul yang rusak sudah BBWS perbaiki. Selanjutnya jalan yang sempat ambles akan Pemerintah Kota Semarang tangani,” kata Suwarto.
Menurutnya, pekerjaan pembangunan kembali jalan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Semarang sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.
BACA JUGA: Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah, Disdik Pastikan SPMB Semarang Tak Terganggu
“Penanganan jalan nanti kewenangan Perkim karena masuk wilayah tugas mereka. Tujuannya mengembalikan kondisi jalan seperti sebelum mengalami kerusakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, memastikan akses jalan yang terdampak akan Pemkot bangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, sesuai arahan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.
“Pekerjaan tanggul sudah selesai. Sesuai arahan Ibu Wali Kota, jalan akan kita kembalikan seperti semula. Bahkan kita buat lebih baik agar lebih nyaman dan aman bagi warga,” kata Pipie, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan Jalan Jembawan akan di perkuat melalui pekerjaan betonisasi yang menggunakan anggaran pemeliharaan milik Perkim Kota Semarang.
“Nanti jalannya akan kami beton menggunakan anggaran pemeliharaan yang tersedia,” ujarnya.
Pipie menambahkan, kerusakan jalan akibat banjir dan gangguan pada tanggul tidak hanya terjadi di satu lokasi. Namun, proses perbaikannya harus menyesuaikan dengan penanganan infrastruktur sungai yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat.
