Jateng

Pemprov Jateng Kawal Program Mahasiswa KKN, dari Data Kemiskinan hingga UMKM Desa

×

Pemprov Jateng Kawal Program Mahasiswa KKN, dari Data Kemiskinan hingga UMKM Desa

Sebarkan artikel ini
taj yasin
Taj Yasin sampaikan saat menghadiri Pelepasan Mahasiswa KKN Berdampak Angkatan ke-58 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri di halaman rektorat kampus tersebut, Rabu, 15 Juli 2026. (Pemprov Jateng)

BANYUMAS, beritajateng.tv — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, akan mengawal program yang akan dijalankan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto.

Sejumlah program tersebut, mulai dari validasi data kemiskinan hingga pengembangan UMKM desa.

Komitmen itu Taj Yasin sampaikan saat menghadiri Pelepasan Mahasiswa KKN Berdampak Angkatan ke-58 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri di halaman rektorat kampus tersebut, Rabu, 15 Juli 2026.

Di sela acara pelepasan, Taj Yasin berdialog dengan sejumlah mahasiswa untuk mengetahui kesiapan mereka sekaligus mendengar persoalan yang akan mereka hadapi di lokasi KKN. Mulai dari kemiskinan, pengembangan UMKM, hingga pendidikan menjadi topik yang mengemuka dalam dialog tersebut.

BACA JUGA: Sistem SPMB Jateng Sempat Error, Gus Yasin Telusuri Aduan Orang Tua yang Gagal Daftarkan Anaknya

Menurut tokoh yang akrab dengan sapaan Gus Yasin itu, keberadaan mahasiswa di tengah masyarakat dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi desa. Termasuk memastikan ketepatan data kemiskinan yang menjadi dasar berbagai program intervensi.

“Kami dibantu mahasiswa KKN untuk pendampingan. Data-data kemiskinan ini yang perlu dikawal. Dengan adanya KKN, kami akan lebih tahu lagi apakah data-data itu sudah benar atau tidak,” ujarnya.

Setiap laporan maupun temuan di lapangan dapat segera ada penindaklanjuti bersama baik pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.

Selain persoalan kemiskinan, Gus Yasin meminta mahasiswa turut memetakan potensi ekonomi desa. Hasil identifikasi itu nantinya akan dikawal pemerintah melalui pendampingan perizinan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi halal hingga perluasan pemasaran.

Ia mencontohkan, sebuah desa penghasil petai yang selama ini hanya menjual hasil panennya dalam bentuk mentah. Menurutnya, melalui pendampingan, komoditas tersebut dapat terolah menjadi produk bernilai tambah. Seperti keripik atau olahan lainnya, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Nanti kita dampingi, termasuk packaging-nya (pengemasan). Setelah sudah bagus, PIRT-nya dan halalnya kita dorong juga,” ujarnya.