Edi menambahkan, isu anak-anak yang tidak terawasi pada hari Sabtu seharusnya bukan menjadi beban sekolah. Ia menegaskan bahwa pengasuhan anak pada akhir pekan merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
“Kalau khawatirnya anak tidak terpantau di hari Sabtu, sebenarnya itu sudah domain keluarga, orang tua, dan masyarakat. Karang taruna, ikatan remaja masjid, atau lainnya harus bisa menjadi ruang bertumbuh bagi anak-anak tersebut,” ucapnya.
Tegaskan durasi jam belajar tak berbanding lurus dengan hasil akademik, Edi bandingkan panjangnya jam belajar di Asia dan Eropa
Selain menyoroti anggapan kurangnya pengawasan di akhir pekan, Edi juga menggarisbawahi bahwa durasi atau panjangnya jam belajar tidak otomatis berbanding lurus dengan hasil akademik. Ia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan pola berbeda namun memiliki capaian pendidikan yang kontras.
“Tidak selalu begitu. Di Korea Selatan jam belajarnya panjang dan angka stres siswa juga tinggi. Thailand jam belajarnya 9–10 jam per hari, hasilnya biasa saja. Finlandia belajar dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai 2 siang, hasilnya bagus,” tutur Edi.
Ia juga menyebut Singapura, negara dengan capaian survei PISA (Program for International Student Assessment) yang tinggi, tetap menjalankan sekolah lima hari. Sementara sebagian besar negara lain memakai Sabtu untuk aktivitas budaya, olahraga, hingga kunjungan ke museum.
“Rata-rata negara di dunia belajarnya dari Senin sampai Jumat, bukan sampai Sabtu,” imbuhnya.
Sebut Pemprov reaktif terhadap isu sesaat, Edi singgung soal kekhawatiran Madin jika sekolah lima hari berlaku
Lebih jauh, Edi menilai wacana perubahan hari sekolah di Jawa Tengah tampak reaktif terhadap isu sesaat. Ia menilai fenomena yang dijadikan dasar kebijakan bisa jadi hanya muncul di daerah tertentu, bukan kondisi umum seluruh provinsi.
“Menurut saya Pemprov Jateng termakan isu sesaat. Isu tersebut bisa saja valid, tapi tidak cukup untuk dijadikan dasar kebijakan yang berimbas pada semua sekolah. Bisa saja isu tersebut hanya di perkotaan atau daerah dengan karakteristik tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa polemik kebijakan lima hari sekolah pada tahun-tahun sebelumnya juga bukan disebabkan kualitas belajar, melainkan kekhawatiran masyarakat terhadap madrasah diniyah yang sudah lama menjadi tradisi pendidikan di banyak desa.
“Pada dasarnya memang kebijakan masuk sekolah lima hari sebelumnya ditolak karena mengganggu eksistensi madrasah diniyah. Tapi kalau eksistensi madrasah diniyah tetap lestari, kebijakan tersebut tidak ditolak,” jelas Edi.
Menurutnya, pemetaan kebijakan perlu melihat pendidikan sebagai satu sistem yang utuh, sebagaimana konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yakni sekolah, keluarga, dan organisasi pemuda.
“Kalau akhir pekan tidak belajar akademik, mestinya itu ruang bagi keluarga dan aktivitas sosial yang potensial menumbuhkan jiwa kepemimpinan, sosial, atau bahkan hobi dari anak-anak,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
