BALI, beritajateng.tv – Pemprov Jateng berhasil menyabet penghargaan SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terbaik pertama dari Bapanas RI. Jateng meraih penghargaan sebagai juara satu setelah meraih skor 95.
Skor tersebut mengungguli Provinsi Sulawesi Selatan di peringkat dua dengan raihan nilai 93. Dan Provinsi Jawa Barat di peringkat tiga dengan skor 90.
Penyerahan penghargaan SPHP langsung kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Bali, Jumat 15 September 2023.
Nana menyampaikan, penilaian oleh Badan Pangan Nasional RI dalam SPHP Award. Antara lain meliputi respon cepat, elaborasi dan kolaborasi dalam menggerakkan kabupaten/ kota.
“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada semua pihak,” tuturnya.
Prestasi ini, harus terus pemprov pertahankan dengan memaksimalkan kebijakan ataupun aturan yang sudah berjalan.
Sebagai contoh, memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHati), gagasan sejak tahun 2014 lalu. Kemudian, menggunakan cold storage dan menjalankan sistem logistik daerah.
“Untuk mempertahankan kinerja yang selama ini sudah terbangun. Kami akan melakukan beberapa langkah, yaitu memaksimalkan program yang sudah berjalan. Kemudian dengan menggencarkan gerakan diversifikasi pangan. Itu mulai dari jagung, umbi-umbian, dan sumber karbohidrat lainnya,” katanya.
Selain penghargaan SPHP Terbaik Pertama. Pemprov Jateng juga mendapatkan juara pertama Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Dyah Lukisari mengemukakan, GPM di Jateng tidak hanya melibatkan Bulog. Tetapi juga 361 kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
Ketika kelompok tani dan gabungan kelompok tani ini ikut dalam gerakan pasar murah. Mereka mendapat bantuan transportasi komoditas, sehingga mereka bisa menjual lebih murah dari harga pasaran.
“Itu yang kalau kita mungkin contohkan, beras itu ada bantuan transport Rp 1.200/ kg. Tinggal nanti gapoktan kirim ke gerakan pasar murah itu, misalnya 2 ton, berarti 2 ton X Rp 1.200. Kemudian (komoditas) yang gampang rusak, cabai, telur, kemudian bawang merah, itu Rp 2.000/ kg,” jelasnya.
Upaya Raih Penghargaan SPHP
Pelaksanaan GPM dengan pemberian bantuan transportasi komoditas ini, sejak Januari hingga Agustus 2023, terhitung sudah 394 kali berlangsung. Untuk pelaksanaan sampai Desember 2023 nanti, masih ada 80 kali GPM. Pelaksanaan GPM 2023, kata dyah, lebih masif daripada tahun 2022 yang hanya 180 kali.
Pelaksanaan GPM ini juga melibatkan kerja sama dengan banyak pihak. Seperti BUMN (PT Rajawali Nusindo, Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Agro Berdikari), Badan Usaha Milik Petani dan pelaku usaha.
Selain inovasi pelaksanaan GPM yang melibatkan banyak pihak dengan pemberian bantuan transportasi komoditas. Pemprov Jateng mempunyai terobosan pemberian subsidi harga pangan. Pada 2022, subsidi harga pangan bagi komoditas kedelai.
“Kenapa kita memilih kedelai? Karena saat itu kita evaluasi dengan TPID, itu kedelai harganya sudah stabil tinggi. Lebih dari 20 persen dari harga acuan pemerintah. Sekalipun kedelai itu kedelai impor. Dengan kondisi itu, maka kita mengintervensi dengan subsidi harga Rp 1.000/ kg,” paparnya.
Ada sebanyak 2.086 perajin tahu tempe yang menerima subsidi harga kedelai, sambungnya. Penerima subsidi harga kedelai khusus bagi perajin tahu tempe non primkopti.
“Jadi yang kecil-kecil itu yang kita bantu. Itu mungkin yang agak berbeda dengan provinsi lain,” ungkapnya.
Jawa Tengah, lanjut Dyah, juga memiliki intervensi jangka menengah untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Jateng menyiapkan sarana prasarana simpan dengan cold storage, supaya umur simpan komoditas pangan yang mudah rusak, lebih panjang.
“Jadi ada cold storage kapasitas 15 ton untuk menyimpan bawang merah dan juga cabai. Kita tempatkan di BUMD nya Kota Surakarta, PT Pedaringan. Itu untukk saat harga komoditas jatuh, seperti bawang merah seperti sekarang ini,” ucapnya.
Ketika harga komoditas jatuh, PT Pedaringan membeli untuk menyerap komoditas dengan harga sesuai acuan pemerintah. Komoditas yang dibeli kemudian disimpan. Saat terjadi kenaikan harga komoditas, maka komoditas akan ia lepas dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga pasar.
“Jadi itu salah satu untuk jangka menengahnya. Dan yang lebih penting lagi, adanya dana alokasi untuk bantuan transportasi, untuk komoditas itu, bisa menggerakkan kabupaten/ kota supaya ikut berkontribusi dalam stabilisasi pasokan harga pangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
