Pemprov Minta ASN Jateng Berangkat Kerja Bareng: Tidak Bawa Kendaraan Sendiri Agar Hemat Energi

Sumarno menyebut, penerapan WFH akan 𝖽isesuaikan dengan karakteristik masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena karakteristiknya kan beda-beda. Jadi kami nanti serahkan ke teman-teman perangkat daerah. Makanya di surat edaran kami tekankan bahwa kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan WFH ini,” tegasnya.

Ia memastikan, meski ada skema kerja dari rumah, pelayanan publik dan kinerja ASN tidak boleh terganggu.

Dorong Jumat jadi Hari Olahraga, ASN Berangkat dengan Sepeda hingga Jalan Kaki

Lebih jauh, Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan kebijakan tambahan khusus untuk hari Jumat yang 𝖽ikaitkan dengan aktivitas olahraga.

Sumarno menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada dua landasan, yakni SE Mendagri dan SE Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang menetapkan Jumat sebagai hari kesehatan.

“Hari Jumat ini kan kami ada dua landasan ya, surat edaran ini dan juga surat edaran dari Menpora bahwa hari Jumat kan hari kesehatan, hari olahraga,” ujarnya.

BACA JUGA: BKD Jateng Pastikan WFH Tetap dalam Pengawasan, ASN Layanan Publik Tetap Masuk Enam Hari

Ia berharap ASN yang tetap bekerja dari kantor pada hari tersebut dapat memanfaatkan momentum itu dengan menggunakan moda transportasi yang sekaligus menjadi aktivitas olahraga.

“Nah, ini kan mendorong untuk hari Jumat ini benar-benar teman-teman ASN yang tidak WFH, yang WFO, ini aktivitas ke kantornya itu dengan aktivitas yang merupakan bagian dari olahraga ya kayak bersepeda, jalan, kalau yang mampu lari,” jelas Sumarno.

Perjalanan Dinas Terpangkas hingga 50 Persen, Luar Negeri 70 Persen

Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah juga melakukan pembatasan perjalanan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi.

“Kan di edaran juga ada pengurangan perjalanan dinas 50%, perjalanan dinas luar negeri 70%,” ujar Sumarno.

Ia mengakui, besaran perjalanan dinas sebelumnya berbeda di tiap OPD. Namun, kebijakan ini menekankan pemangkasan secara menyeluruh. Sumarno menegaskan, seluruh kebijakan tersebut akan 𝖽ievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.