“Kalau secara etika sah-sah saja, tetapi beliau itu kan mantan presiden yang saya pikir presidennya bukan oleh kelompok tertentu, tapi beliau itu presidennya Republik Indonesia,” tegas dia.
Sehingga, menurutnya, alangkah baiknya jika Jokowi sebagai seorang negarawan tidak menunjukkan keberpihakannya dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Kalau di catatan saya, Pak Jokowi itu sekarang posisnya sudah seorang negarawan. Nah, alangkah baiknya sebetulnya tidak berpihak. Meskipun memilih pasti, memilih di TPS,” sambung Andreas.
BACA JUGA: Soal Dukungan Jokowi, Ahmad Luthfi Tak Jawab Pertanyaan Wartawan
Bukan tanpa alasan, Andreas ingin pertarungan Pilgub di Jawa Tengah memang terjadi karena kualitas pasangan calon (paslon) masing-masing.
“Padahal kan kita ingin menyaksikan bagaimana sebetulnya paslon menarik simpati, perebutan pengaruh, di antara dua paslon besar ini,” tegas dia.
Menurutnya, beda cerita jika Jokowi berstatus sebagai ketua umum (ketum) partai politik.
“Eman-eman nih ya Pak Jokowi yang sedemikian besar harus ikut bertarung. Kecuali kalau beliau memang menjadi ketua partai yang mengusung calon tertentu. Jadi, ini berbeda dengan yang lain,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
