SEMARANG, beritajateng.tv – Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah pengamat politik Hersubeno Arief mengungkap berbagai kejanggalan dalam video di kanal YouTube-nya, Hersubeno Point, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Dalam tayangan itu, Hersubeno menyoroti perubahan pernyataan pejabat Kementerian Pendidikan yang menambah dugaan kuat adanya ketidaksesuaian dokumen akademik Gibran.
Menurut Hersubeno, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat, membatalkan pertemuan yang sudah ia janjikan sebelumnya dengan Roy Suryo dan tim hukum.
“Wamen berjanji menemui kami, tapi tiba-tiba batal dengan alasan rapat di DPR. Ini sangat mencurigakan,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia menilai pembatalan itu sebagai bentuk ketidakterbukaan pejabat publik dalam menangani persoalan yang sensitif secara politik.
Hersubeno juga menyoroti perubahan keterangan dari Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, yang sebelumnya menyebut Gibran lulus dari UTS Insert setara SMA.
“Sekarang pernyataannya berubah, katanya Gibran menempuh diploma. Ini membingungkan dan tidak konsisten,” tutur Hersubeno.
Ia menegaskan, lembaga UTS Insert di Sydney hanyalah kursus bahasa Inggris, bukan lembaga pendidikan menengah.
Ijazah Gibran di Orchid Park Secondary School Singapura cuma setara kelas 1 SMA
Dalam penjelasannya, Hersubeno menyebut Gibran hanya mengikuti pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapura hingga setara kelas 1 SMA.
“Orchid Park itu sekolah SMP plus satu tahun. Jadi Gibran baru menamatkan setara kelas 1 SMA,” ujarnya.
Sedangkan di UTS Insert, Gibran disebut mengikuti program kursus selama enam bulan, bukan pendidikan formal dua tahun sebagaimana disyaratkan untuk mendapatkan ijazah SMA atau SMK.
Hersubeno juga mengutip pernyataan relawan Rismon, yang merasa kecewa karena pejabat Kemendikbud tidak menampilkan dokumen resmi saat pertemuan.
BACA JUGA: Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, KPU: Tak Ada Upaya Lindungi Jokowi dan Gibran
“Kami tidak melihat satu pun berkas yang membuktikan ijazah Gibran sah,” kata Rismon sebagaimana Hersubeno kutip.
Ia menegaskan, timnya akan menggugat keabsahan dokumen itu ke PTUN bila pemerintah terus mengabaikan permintaan klarifikasi.
Lebih lanjut, Hersubeno mengingatkan bahwa sistem pendidikan di Australia berbeda dengan Indonesia. “Yang disebut high school di sana itu year 12, bukan grade 12. Jadi istilah grade 12 pada surat keterangan Gibran jelas keliru,” ungkapnya.
Ia menilai kejanggalan ini menunjukkan adanya upaya menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang sah. (*)
