Wahyu pun menyoroti deflasi lima bulan berturut-turut yang terjadi beberapa waktu lalu secara nasional.
BACA JUGA: Video Buruh Tolak Kenaikan UMP Jawa Tengah Hanya 6,5 Persen
“Itu menunjukkan daya beli yang memang sedang tidak baik-baik saja. Padahal industri itu kan sangat bergantung dari demand. Nah, ini menjadi bumerang, maksudnya meningkatkan pendapatan tapi yang mau membayar sedang tertekan,” ungkap dia.
Terlebih, kata Wahyu, kenaikan UMP 6,5 persen cukup memberatkan bagi pengusaha yang berkutat pada bidang ekspor di Jawa Tengah.
“Apalagi mereka yang market-nya ekspor, karena demand luar negeri sedang turun. Di dalam negeri kena imbasnya, kehawatiran itu wajar. Kalau saya pribadi melihat ini harus ada semacam pengertian di kedua belah pihak, baik pengusaha, buruh, maupun pemerintah untuk bisa melihat situasi saat ini,” sambung dia
Wahyu sebut upah sektoral jadi kunci win win solution
Dalam hematnya, Wahyu menilai penggunaan formula lama yang tertuang dalam PP 15 tepat untuk menentukan UMP di situasi ekonomi saat ini.
“Saya melihat formula yang lama PP 15 itu, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, sebagai formula yang paling win win solution. Inflasi kan menunjukkan cost of living dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan insentif bergeraknya sektor usaha, sehingga wajar kalau naiknya segitu,” ujar Wahyu.
BACA JUGA: Video Penetapan UMP Jawa Tengah Paling Lambat 11 Desember 2024
Namun, pihaknya menegaskan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen itu tak boleh pukul rata untuk semua sektor.
“Nanti kuncinya kepada upah-upah sektoral yang itu merupakan pertemuan di antara para pengusaha dan tenaga kerja, untuk melihat rasionalitas kondisi di masing-masing sektor yang ada,” pungkas Wahyu. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
