Artanto menuturkan, pendampingan tersebut merupakan hak setiap anggota Polri yang menjalani proses pemeriksaan oleh instansi lain. Pendampingan nantinya ԁilakukan oleh Bidang Hukum (Bidkum) dengan pengawasan dari Bidpropam Polda Jawa Tengah.
“Tentunya ada dari Bidkum, kemudian ԁiawasi oleh Propam. Hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang ԁiminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk memperoleh pendampingan hukum,” jelas Artanto.
Artanto menegaskan kembali, mekanisme tersebut tidak mengurangi komitmen Polri dalam mendukung proses penegakan hukum.
“Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak Kejaksaan harmonis dan kita menghargai proses penegakan hukum,” tegasnya.
BACA JUGA: Benarkan Pesan WA Bidpropam soal SPPG Polri, Polda Jateng: Memang SOP, Tak Berkaitan Isu Jaksa vs Polisi
Dalam kesempatan yang sama, Artanto juga menanggapi beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan penjagaan ketat di Polda Metro Jaya usai penggeledahan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi.
Video tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan antar-aparat penegak hukum.
Namun, Artanto memastikan kondisi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh isu tersebut. Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, TNI, maupun lembaga lainnya di Jawa Tengah selama ini berlangsung baik.
“Untuk kondusivitas, normatif. Saat ini wilayah Polda Jawa Tengah beserta jajaran kondusif. Kita koordinasi baik antar aparat, baik dengan Kejaksaan, dengan pihak TNI maupun semua unsur lembaga lainnya berjalan lancar,” ujarnya.
Artanto menegaskan seluruh aktivitas pelayanan maupun operasional kepolisian di Jawa Tengah tetap berlangsung seperti biasa.
“Normatif, normal, semua berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
