SEMARANG, beritajateng.tv – Polda Jawa Tengah menepis spekulasi yang mengaitkan beredarnya pesan WhatsApp (WA) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) mengenai pendampingan anggota Polri pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan isu ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menegaskan hubungan Polda Jawa Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya tetap berjalan harmonis.
Menurutnya, pesan WA yang sempat viral tersebut hanya merupakan imbauan internal mengenai tertib administrasi serta prosedur pendampingan terhadap anggota Polri yang ԁimintai keterangan oleh instansi lain.
Hal itu Artanto sampaikan saat beritajateng.tv jumpai di lobi Mapolda Jawa Tengah, Jumat, 10 Juli 2026.
“Dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan jajarannya hubungannya harmonis, baik. Koordinasi kita berjalan lancar dan WA yang ԁiberikan oleh Subdit Paminal Polda Jawa Tengah kepada jajarannya sifatnya imbauan,” ujar Artanto.
Ia menegaskan, imbauan tersebut merupakan bagian dari prosedur internal kepolisian dalam memastikan seluruh proses pemeriksaan terhadap anggota berjalan sesuai aturan.
“Ini merupakan salah satu bentuk tertib administrasi dan prosedur dalam pemeriksaan atau pendampingan terhadap anggota personel Polri. Pada prinsipnya semua normatif berjalan dan hal ini merupakan salah satu pengawasan daripada Polda Jawa Tengah terhadap jajaran,” imbuhnya.
BACA JUGA: Polda Jateng Wajibkan Propam dan Bidkum Dampingi Anggota Polri Pengelola SPPG yang Diperiksa
Artanto mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap anggota Polri maupun pengelola SPPG binaan Polri yang ԁimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.
Meski demikian, ia mengaku belum menerima laporan mengenai jumlah personel yang telah ԁipanggil.
“Ini masih ԁilakukan pendataan. Saya belum mendapat laporan datanya berapa. Namun pada prinsipnya kita menghargai prosedur hukum dan kita akan berkoordinasi dengan baik dengan pihak Kejaksaan serta memberikan pendampingan bagi anggota yang ԁiminta keterangannya,” katanya.
Artanto menuturkan, pendampingan tersebut merupakan hak setiap anggota Polri yang menjalani proses pemeriksaan oleh instansi lain. Pendampingan nantinya ԁilakukan oleh Bidang Hukum (Bidkum) dengan pengawasan dari Bidpropam Polda Jawa Tengah.
“Tentunya ada dari Bidkum, kemudian ԁiawasi oleh Propam. Hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang ԁiminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk memperoleh pendampingan hukum,” jelas Artanto.
Artanto menegaskan kembali, mekanisme tersebut tidak mengurangi komitmen Polri dalam mendukung proses penegakan hukum.
“Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak Kejaksaan harmonis dan kita menghargai proses penegakan hukum,” tegasnya.
BACA JUGA: Benarkan Pesan WA Bidpropam soal SPPG Polri, Polda Jateng: Memang SOP, Tak Berkaitan Isu Jaksa vs Polisi
Dalam kesempatan yang sama, Artanto juga menanggapi beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan penjagaan ketat di Polda Metro Jaya usai penggeledahan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi.
Video tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan antar-aparat penegak hukum.
Namun, Artanto memastikan kondisi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh isu tersebut. Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, TNI, maupun lembaga lainnya di Jawa Tengah selama ini berlangsung baik.
“Untuk kondusivitas, normatif. Saat ini wilayah Polda Jawa Tengah beserta jajaran kondusif. Kita koordinasi baik antar aparat, baik dengan Kejaksaan, dengan pihak TNI maupun semua unsur lembaga lainnya berjalan lancar,” ujarnya.
Artanto menegaskan seluruh aktivitas pelayanan maupun operasional kepolisian di Jawa Tengah tetap berlangsung seperti biasa.
“Normatif, normal, semua berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
