Jika proyek geotermal Gunung Ungaran tetap ԁilanjutkan, WALHI Jateng meminta pemerintah memperketat tata kelola serta memperhatikan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Nur Cholis menyebut ancaman pencemaran dan hilangnya mata pencaharian warga perlu menjadi perhatian. Ia juga menyoroti transparansi proyek, termasuk informasi dan laporan publik terkait PLTP Dieng 1 yang memuat dugaan atau indikasi potensi kerugian dalam proses lelang hingga pengadaan senilai Rp25,69 miliar.
“Hal ini menjadi catatan kritis bagi kami bahwa tata kelola proyek semacam ini masih sangat rentan terhadap permasalahan transparansi,” ujarnya.
Sebagai alternatif, WALHI Jateng mendorong pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah yang ԁikelola masyarakat. Misalnya seperti mikrohidro dan panel surya komunal.
Menurut Nur, pendekatan tersebut ԁinilai lebih sesuai dengan kebutuhan serta daya dukung lingkungan masing-masing wilayah. “Pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek penderita,” tandas Nur. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
