PEKALONGAN, beritajateng.tv – Pertemuan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Pemalang di Hotel Grand Dian Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Selasa 22 Oktober 2024, menarik perhatian Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, M. Thohir.
Kedatangan M. Thohir ke lokasi berdasarkan laporan dari salah satu tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Laporan tersebut menyebutkan adanya pengarahan dukungan untuk salah satu pasangan calon dalam Pilgub Jawa Tengah 2024.
Namun, saat M. Thohir bersama Paswascam Wiradesa tiba di lokasi pada pukul 16.30 WIB, acara sudah selesai.
Mereka menemukan ruangan acara di lantai 2 hotel dalam keadaan kosong, dan banner acara telah diturunkan.
BACA JUGA: Video ‘The Gladiator’ Vicky Prasetyo Nyalon Bupati Pemalang, Siap Gerilya ke 223 Desa
Panitia penyelenggara juga sudah meninggalkan tempat, sehingga tidak ada pihak yang dapat Bawaslu mintai keterangan terkait kegiatan tersebut.
“Bawaslu datang, acara langsung bubar, bahkan panitianya sudah tidak ada,” ujar M. Thohir.
Ia menegaskan, jika kegiatan tersebut melibatkan kepala desa dengan tujuan pengarahan dukungan politik, maka hal tersebut melanggar aturan.
Menurutnya, tindakan semacam itu tidak diperbolehkan dalam aturan pemilu.
“Bawaslu Kabupaten Pekalongan akan terus melakukan upaya pencegahan,” tambahnya.
Pertemuan kepala desa seantero Pemalang untuk arahkan dukungan politik langgar aturan Pemilu
M. Thohir juga menjelaskan bahwa apabila dalam pertemuan itu benar terjadi pengarahan dukungan politik, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Aturan tersebut dengan tegas melarang kepala desa terlibat dalam kegiatan dukung mendukung calon dalam pemilu.
“Ada ancaman pidana bagi pelanggar,” tegas M. Thohir.
Di sisi lain, Jhon Ricard, tim advokasi dari pasangan Andika-Hendi, menyatakan ia secara kebetulan melintas di area hotel saat pertemuan berlangsung.
BACA JUGA: Oknum Guru BK Mesum SMAN 3 Kota Pekalongan Pindah ke SMAN 1 Bantarbolang Pemalang
Setelah mendapat informasi, Jhon Ricard melakukan pengecekan dan menemukan bahwa pertemuan tersebut memang terjadi.
Ia mengaku memiliki rekaman resmi pertemuan itu, yang memperlihatkan adanya pengarahan dukungan politik dari kepala desa untuk salah satu pasangan calon.
“Ini sangat mencederai demokrasi di Jawa Tengah,” ungkap Jhon Ricard.
Jhon Ricard berharap Bawaslu mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang terlibat dalam kegiatan politik tersebut. (*)
