SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam perubahan anggaran APBD tersebut, Pemkot Semarang mencatat defisit anggaran sebesar Rp219,21 miliar.
Dengan pendapatan daerah sebesar Rp5.702.446.314.976. Sementara belanja daerah mencapai Rp5.921.660.066.162.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, perubahan anggaran APBD berjalan bukan tanpa alasan.
Pasalnya, Pemkot harus melakukan koreksi terhadap sejumlah asumsi yang terpakai ketika penetapan APBD 2026 pada November 2025.
“Perubahan anggaran ini lantaran rekomendasi dari BPK RI dan adanya beberapa penyesuaian terhadap asumsi yang terjadi pada saat penetapan kita November 2025,” kata Agustina usai mengikuti Paripurna DPRD Kota Semarang.
Menurutnya, salah satu persoalan yang terungkap setelah APBD berjalan adalah proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Mulai semester pertama tahun 2026 baru ketahuan bahwa SILPA kita jauh dari yang terencana. Ternyata penyerapan prosesnya lebih bagus, sehingga prediksi SILPA-nya berubah,” jelasnya.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari koreksi yang harus dilakukan Pemkot Semarang setelah mendapatkan rekomendasi dari BPK RI.
BACA JUGA: Pendapatan Jateng Turun Rp304 Miliar Imbas Hapus Denda Pajak Kendaraan, APBD Perubahan Fokus Infrastruktur
“Ini juga yang menjadi rekomendasi dari BPK, sehingga ini harus di koreksi,” ujarnya.
Agustina menegaskan, perubahan kemampuan pendapatan daerah otomatis berdampak pada sisi belanja. Penyesuaian ini agar struktur APBD tetap terkendali.
“Kalau pendapatannya berkurang, berarti belanjanya juga harus di kurangi supaya kondisi APBD-nya tetap berimbang,” tegasnya.
Dalam proses perubahan anggaran, Pemkot Semarang juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang sebelumnya telah terencana. Salah satunya berkaitan dengan pengadaan pakaian Linmas di lingkungan Satpol PP.
Agustina menjelaskan, kebutuhan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari pembahasan APBD 2026 berdasarkan permintaan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang.
“Waktu perencanaan tahun 2026 itu ada permintaan dari Banggar untuk kita mulai mengganti baju Linmas yang berada di Satpol PP,” ungkapnya.
Namun, dalam pembahasan selanjutnya, sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung kegiatan literasi, khususnya lomba menulis cerita pendek.
“50 persen sisa anggarannya kita kirimkan ke Arsip untuk menambah satu kategori lomba menulis cerita pendek yang khusus SMA,” katanya.
Agustina mengatakan, kategori SMA ditambahkan karena sebelumnya lomba tersebut hanya mencakup tingkat SD, SMP, dan umum.
“Ini juga permintaan dari kawan-kawan SMA karena waktu itu kategorinya hanya tiga, SD, SMP, kemudian umum,” ujarnya.
Dengan penambahan tersebut, lomba menulis cerita pendek kini memiliki empat kategori, yakni SD, SMP, SMA, dan umum.
Selain kategori baru, Pemkot Semarang juga mengalokasikan anggaran untuk coaching clinic. Program tersebut penting untuk memberikan pendampingan kepada peserta dalam mengembangkan kemampuan menulis.
“Proses coaching clinic ini sangat penting di dalam membuat cerita pendek bagi anak-anak. Ini malah tidak ada. Maka kita adakan coaching clinic-nya dan kita tambahkan satu kategori,” tuturnya. (*)
