Namun, temuan tersebut tidak membuat MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan kewenangan perkara tersebut.
Polemik Gibran Dinilai Bisa Masuk ke Ranah Politik Parlemen
Mengingat tahapan pemilu telah usai dan pelantikan sudah ԁilakukan, Bangkit melihat polemik ijazah Gibran akan menggelinding menjadi bola liar politik.
Ia memprediksi parlemen akan segera mengambil alih isu tersebut guna mencari jalan keluar secara politis, termasuk potensi menggelar persidangan khusus untuk mengganti posisi Gibran sebagai wapres.
“Kelihatannya, karena ini sudah bukan sengketa pemilu lagi dan sudah ada pelantikan presiden dan wapres, ini akan menjadi bola liar politik yang akan kemungkinan besar ԁitangkap oleh parlemen untuk kemudian mereka mencari solusi politiknya seperti apa. Apakah mereka akan bersidang? Sepertinya ini akan mereka lakukan,” tuturnya.
Bangkit meyakini dinamika politik di balik isu tersebut dapat bermuara pada sejumlah kemungkinan, termasuk apakah posisi Gibran akan ԁipertahankan atau muncul pembahasan mengenai penggantian wakil presiden.
“Semua partai koalisi pasti akan saling berunding. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam satu-dua bulan ke depan ini,” sambung Bangkit.
Dalam kacamatanya, nama sejumlah tokoh politik di media sosial yang ԁisebut-sebut berpotensi menggantikan Gibran juga merupakan bagian dari dinamika tersebut.
BACA JUGA: Prabowo dan Gibran Hadiri MTQ Nasional di Semarang? Gus Yasin Undang Keduanya
Namun, Bangkit menegaskan hal itu belum berarti telah ada keputusan mengenai pergantian Wakil Presiden.
“Betul. Kalau bicara soal tokoh politik kita ini pasti semua sangat antusias, apalagi di pucuk pimpinan. Semua tiba-tiba ramai,” ujarnya.
Tak perlu menunggu sampai tahun 2029, Bangkit justru memperkirakan arah dinamika politik mengenai posisi Gibran mulai terlihat sebelum periode tersebut. Termasuk kemungkinan adanya pembahasan penggantian wapres di DPR atau MPR.
